Sukabuni – 1detik.asia
Kondisi infrastruktur di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Sebuah jembatan berstatus jalan kabupaten yang berada di Kampung Cimapag, RT 01 RW 02, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, hingga kini masih dalam kondisi roboh dan belum mendapat penanganan permanen dari pemerintah daerah, meski kerusakan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Putusnya akses penghubung tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian warga. Di tengah belum adanya pembangunan, masyarakat terpaksa bergotong royong membuat jalur darurat secara swadaya agar aktivitas sehari-hari tetap bisa berjalan.
Jalur sementara yang dibangun dengan kemampuan masyarakat itu hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Sementara kendaraan roda empat, termasuk mobil pengangkut hasil panen, ambulans, kendaraan pelayanan kesehatan, hingga mobil jenazah, tidak dapat melintas dan harus memutar melalui jalur lain yang lebih jauh. Kondisi tersebut membuat biaya transportasi meningkat sekaligus memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
Kesulitan warga semakin bertambah ketika musim hujan tiba. Jalur darurat yang dibangun secara sederhana berubah menjadi licin, berlumpur, serta rawan longsor. Warga khawatir sewaktu-waktu akses tersebut kembali terputus total dan mengisolasi lingkungan sekitar.
Sejumlah warga mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan kepada instansi terkait agar jembatan tersebut segera diperbaiki. Namun hingga Jumat (10/7/2026), belum terlihat adanya pembangunan maupun kepastian waktu pelaksanaan perbaikan.
"Kami sudah berusaha semampu kami. Kami tidak mungkin membangun jembatan permanen sendiri karena membutuhkan alat berat, perencanaan teknis, dan anggaran yang besar. Yang kami harapkan hanyalah kehadiran pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya," ujar salah seorang warga.
Menurut warga, keberadaan jembatan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari digunakan masyarakat untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, hingga memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mereka berharap pembangunan jembatan menjadi prioritas pemerintah daerah.
Masyarakat menilai persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan utama yang menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera menurunkan tim teknis ke lokasi, melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi jembatan, menetapkan pembangunan sebagai skala prioritas, serta mempercepat proses penganggaran agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
Ketua DPD Jaringan Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, turut menyuarakan harapan masyarakat agar pemerintah tidak lagi menunda penanganan infrastruktur tersebut.
"Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa. Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami meminta Dinas PUPR Kabupaten Sukabumi segera turun ke lokasi, melakukan pemeriksaan langsung, serta menyampaikan kepada publik kapan pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan hanya menunggu tanpa kejelasan," tegas Lutfi.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan peninjauan lapangan yang bersifat seremonial, tetapi harus menghadirkan solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, potensi kecelakaan akan semakin besar. Selain itu, roda perekonomian masyarakat di wilayah Cimapag dan sekitarnya akan terus mengalami hambatan akibat terputusnya akses transportasi.
"Kami berharap pemerintah segera menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui tindakan nyata. Infrastruktur yang layak merupakan hak masyarakat sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," pungkasnya.
Kini harapan masyarakat Cimapag hanya tertuju pada langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bagi warga, jembatan itu bukan sekadar konstruksi beton yang menghubungkan dua wilayah, melainkan urat nadi kehidupan yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga hubungan sosial masyarakat setiap hari.
Warga berharap dalam waktu dekat pemerintah segera memberikan kepastian mengenai rencana pembangunan sehingga penantian panjang selama bertahun-tahun tidak lagi berakhir dengan janji, melainkan diwujudkan melalui pembangunan yang nyata demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
.png)

