.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BKPSDM Kabupaten Sukabumi dan BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Jawa Barat, Ika Mardiah, pada Senin (9/2/2026).
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya para bendahara, agar tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Materi pelatihan mencakup penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan, serta penanaman nilai integritas dan etika profesi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran guna mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menegaskan bahwa pelatihan ini diarahkan untuk membentuk bendahara pengeluaran yang profesional serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bendahara pengeluaran agar lebih profesional, memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi, serta siap menghadapi proses pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung keberlanjutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Ganjar Anugrah.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, patuh pada aturan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sebanyak 43 ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan yang berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 13 Februari 2026. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu mengawal pengelolaan keuangan daerah secara efektif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
