.png)
Tahun 2026 ini, menjadi fase krusial bagi perekonomian Kota Pematang Siantar, pembukaan akses Tol Simpang Panei, membawa perubahan besar terhadap pola pergerakan barang dan manusia,di kawasan tengah Sumatra Utara (Sumut).
Infrastruktur ini, membuka peluang, tetapi sekaligus menguji kesiapan kota dalam mengelola momentum ekonomi, yang datang lebih cepat, dari sebelumnya.
Struktur ekonomi Pematang Siantar selama ini, bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, dengan konsumsi rumah tangga, sebagai penggerak utama, karakter tersebut, menjadikan ekonomi kota relatif stabil dan aktif secara harian.
Secara statistik, dominasi perdagangan dan jasa menunjukkan, adanya basis pasar yang nyata serta perputaran uang yang cepat, sebuah modal penting untuk menyerap dampak positif, peningkatan konektivitas.
Secara teoritis, kehadiran tol tersebut, menurunkan biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar, bagi UMKM, kondisi ini membuka ruang ekspansi, baik dari sisi pasokan, mau pun distribusi.
Usaha menengah dan besar juga berpeluang memanfaatkan Pematang Siantar, sebagai titik distribusi dan layanan penunjang, kawasan Danau Toba.
Dukungan kebijakan sebenarnya, sudah tersedia melalui pembiayaan UMKM berbunga rendah, subsidi bunga, serta dorongan digitalisasi transaksi dan pemasaran oleh perbankan dan pemerintah.
Namun peluang tersebut, belum sepenuhnya ditopang oleh kesiapan, struktur ekonomi lokal.
Pasar Tradisional Pasar Horas dan Pasar Dwikora, yang seharusnya menjadi pusat distribusi ekonomi rakyat, hingga kini belum berfungsi optimal.
Persoalan tata kelola, kenyamanan, dan integrasi dengan sistem logistik modern, membatasi kemampuan pasar menyerap arus barang yang meningkat.
Dalam situasi ini, manfaat konektivitas tol berisiko, tidak tinggal di dalam kota.
Di sisi lain, pembukaan tol ini, juga membawa risiko bypass effect, arus kendaraan dan distribusi barang yang sebelumnya melewati pusat kota, berpotensi langsung melintas tanpa singgah.
Dampaknya dapat dirasakan oleh sektor perdagangan harian, rumah makan, dan jasa informal, yang selama ini hidup dari lalu lintas, antar wilayah.
Resiko ini, akan semakin besar apabila pemerintah daerah tidak segera menyesuaikan kebijakan dan penataan kawasan ekonomi.
Padahal, keunggulan statistik, Pematang Siantar cukup kuat.
Konsumsi rumah tangga yang stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga, dominasi perdagangan dan jasa menunjukkan bahwa kota ini, memiliki pasar yang aktif.
Bukan pasar semu., dengan pembenahan yang tepat, tol seharusnya memperkuat peran Pematang Siantar, sebagai simpul perdagangan, bukan melemahkannya.
Pengalaman daerah lain, menunjukkan bahwa resiko ini, bukan sekadar asumsi, kasus pasar bengkel, di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi contoh nyata, bagaimana perubahan jalur lalu lintas akibat pembangunan tol, dan jalan alternatif menyebabkan penurunan signifikan aktivitas perdagangan.
Kawasan yang sebelumnya ramai, oleh kendaraan lintas provinsi perlahan kehilangan pembeli, karena arus lalu lintas, tidak lagi melewati pusat aktivitas ekonomi lokal.
Tanpa adaptasi dan penataan ulang fungsi ekonomi, pusat perdagangan tersebut, mengalami kemunduran yang sulit, dipulihkan.
Tantangan terbesar pemerintah daerah pada 2026 adalah kecepatan dalam menjemput perubahan. Revitalisasi pasar tradisional perlu diarahkan pada fungsi distribusi dan efisiensi, bukan sekadar pembangunan fisik. Kawasan usaha harus ditata, agar terhubung dengan akses tol. UMKM perlu didorong naik kelas, agar mampu memenuhi permintaan pasar, yang lebih luas.
Pengendalian inflasi pangan juga menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi tidak tergerus penurunan daya beli.
Jika momentum ini, terlambat ditangkap, Pematang Siantar, berisiko hanya menjadi kota lintasan, dalam arus ekonomi regional.
Namun, jika dikelola dengan kebijakan yang responsif dan terarah, Tol Simpang Panei, justru dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi, memperkuat posisi Pematang Siantar, sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan tengah Sumut.
(Donny)
