BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
Garut, Jawa Barat – Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan beras kembali mencuat di Desa Cisangkál, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Sejumlah warga penerima bantuan mengeluhkan tidak diterimanya hak bantuan secara utuh, bahkan mengaku mendapat tekanan dan intimidasi dari oknum aparat desa.
Salah seorang warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengungkapkan bahwa bantuan yang seharusnya diterima dua karung beras per KPM, namun faktanya hanya satu karung yang diberikan. Sisa bantuan tersebut diduga dipotong oleh pihak desa tanpa dasar aturan yang jelas.
“Dari awal informasinya dua karung, tapi yang kami terima hanya satu. Tidak ada penjelasan resmi ke mana satu karung lainnya,” ujar warga tersebut.
Selain pemotongan bantuan, warga juga mengaku dimintai sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi, tanpa kwitansi maupun kejelasan peruntukan. Praktik ini dinilai sebagai pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat penerima bantuan.
Lebih memprihatinkan lagi, warga menyebut adanya ancaman penghapusan bantuan bagi KPM yang tidak mengikuti kegiatan gotong royong desa. Ancaman tersebut membuat warga merasa tertekan dan takut kehilangan hak bantuan sosial yang seharusnya mereka terima.
“Kami diancam, kalau tidak ikut gotong royong bantuan bisa dicoret. Padahal bantuan itu hak kami, bukan upah,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Praktik tersebut dinilai melanggar prinsip penyaluran bantuan sosial yang harus tepat sasaran, transparan, dan tanpa syarat tambahan. Bantuan sosial tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban lain yang berpotensi merugikan penerima.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Cisangkál belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pemotongan bantuan, pungutan uang, maupun intimidasi terhadap KPM. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Warga mendesak pihak Kecamatan Cihurip, Dinas Sosial Kabupaten Garut, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi agar hak masyarakat dikembalikan serta praktik serupa tidak terus berulang.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan penyaluran bantuan sosial di tingkat desa yang dinilai rawan disalahgunakan dan jauh dari pengawasan maksimal.
*Red*
