.png)
JAKARTA -1detik.asia," Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu membuat langkah strategis menyikapi gelombang demonstrasi publik sejak 25 Agustus 2025.
Pangi mengatakan,"Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil," melalui layanan pesan,pada Minggu (31/8).
Pangi mengatakan," Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Pangi mengatakan,"Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola mengasuh orang-orang warisan Jokowi.
Prabowo perlu tegas ke menteri yang terus membuat polemik dan tidak menunjukkan keberpihakan ke rakyat,"sebut pangi
Ia mengatakan,"Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden.
Kedua, Pangi mengatakan, Prabowo perlu menghentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat.
Pangi mengatakan,"Termasuk, rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit.
Berikutnya, lanjutnya, Prabowo perlu mereformasi total Polri yang terus menuai citra buruk publik, seperti dianggap institusi pelindung pejabat
Pangi juga mengatakan,"Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Reformasi Polri menjadi keniscayaan.
Prabowo bisa terseret ke citra negatif apabila situasi Indonesia terus memburuk setidaknya dalam 2X24 jam,"Kata pangi
Prabowo perlu menggunakan hak prerogatif untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri ketika situasi terus memburuk,"Lanjutnya
Pangi ungkap,"Terlalu mahal pertaruhannya Pak Presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur.
Selanjutnya, pangi katakan," Prabowo perlu membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat.
Menurutnya, rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga hutang Rp 600 triliun pertahun akibat warisan Jokowi.
"Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik," sambungnya.
.jpg)
