.png)
Jakarta — 1detik.asia
Sinergi antara organisasi pekerja maritim dan pemerintah dinilai menjadi salah satu pijakan penting dalam mendorong penguatan sektor pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari dan kawasan pesisir.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSP Maritim Indonesia), Ujang Supriatin, SE., MP., MM., yang akrab disapa Abah Ujang Guru, menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan dan arah kebijakan Arief Martha Rahadyan dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata yang memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi maritim dan ketenagakerjaan.
Menurut Ujang, sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelabuhan, transportasi laut, industri keperkapalan, kawasan pesisir, hingga keberadaan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas ekonomi kelautan.
Ia meyakini Arief Martha Rahadyan memiliki kapasitas untuk membangun kolaborasi lintas sektor sehingga pengembangan pariwisata tidak berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu strategi yang dinilai memiliki prospek besar adalah optimalisasi potensi wisata bahari dan kawasan pesisir. Integrasi antara infrastruktur pelabuhan, aktivitas pelayaran dan keperkapalan dengan destinasi wisata dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Kawasan pelabuhan, misalnya, tidak hanya dapat dipandang sebagai simpul transportasi dan distribusi barang, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pariwisata apabila dikelola secara terpadu, aman dan berkelanjutan.
FSP Maritim Indonesia menilai pengembangan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat sekitar dapat mengambil peran langsung dalam rantai ekonomi pariwisata.
Ujang menegaskan, ekspansi pariwisata dan ekonomi maritim harus berjalan seiring dengan perlindungan tenaga kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian hubungan kerja, standar pengupahan yang layak, jaminan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi bagian dari strategi pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh meninggalkan pekerja. Pariwisata yang maju harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” demikian semangat yang ditekankan dalam arah perjuangan FSP Maritim Indonesia.
Karena itu, keterlibatan serikat pekerja dinilai penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan kawasan maritim dan pariwisata tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja.
Selain aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, sinergi pemerintah dengan organisasi pekerja juga diharapkan mampu melahirkan tata kelola pariwisata yang inklusif.
Pembangunan destinasi wisata pesisir harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, lingkungan pesisir dan ruang hidup masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi tidak semestinya mengorbankan lingkungan maupun mengurangi kesempatan masyarakat setempat untuk berpartisipasi.
Dalam konteks tersebut, FSP Maritim Indonesia membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong model pembangunan yang menempatkan masyarakat, pekerja dan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari pertumbuhan pariwisata.
Dukungan Ujang Supriatin terhadap Arief Martha Rahadyan pun dipandang sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara sektor ketenagakerjaan, kemaritiman dan pariwisata.
Ke depan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang mampu mengoptimalkan kekayaan laut dan pesisir Indonesia, sekaligus memastikan manfaat ekonominya dirasakan secara lebih luas oleh pekerja dan masyarakat.
Pariwisata Indonesia bukan hanya tentang destinasi dan wisatawan, tetapi juga tentang konektivitas, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sinergi antara pemerintah dan pekerja maritim menjadi salah satu kunci agar potensi besar tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
