.png)
1detik.Asia—Palembang, (04/06/26)
Seorang karyawan swasta di Sumatera Selatan berinisial SMT mengaku mengalami kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil, setelah hasil tes urine narkoba yang diterbitkan oleh RS Permata Palembang menyatakan dirinya positif mengonsumsi marijuana. Hasil pemeriksaan tersebut berujung pada terhentinya hubungan kerja SMT karena perusahaan tempatnya bekerja tidak memperpanjang kontraknya.
Peristiwa ini bermula ketika SMT menjalani tes urine pada 29 April 2026 sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam proses perpanjangan kontrak kerja. Pemeriksaan dilakukan di RS Permata Palembang karena rumah sakit tersebut merupakan mitra perusahaan tempat SMT bekerja.
Pada 8 Mei 2026, SMT menerima hasil pemeriksaan yang menyatakan dirinya positif marijuana. Namun, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari pihak rumah sakit, hasil tersebut ternyata telah lebih dahulu disampaikan kepada perusahaan pada 30 April 2026, sehingga informasi tersebut sudah menjadi dasar pertimbangan dalam proses evaluasi status pekerjaannya.
Merasa tidak pernah mengonsumsi narkotika dan keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut, SMT segera meminta penjelasan kepada pihak RS Permata Palembang. Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit disebut menyarankan agar SMT melakukan pemeriksaan ulang di fasilitas kesehatan lain sebagai pembanding guna memastikan akurasi hasil tes yang diterbitkan.
Menindaklanjuti saran tersebut, pada 9 Mei 2026, SMT menjalani tes urine ulang di dua rumah sakit berbeda di Sumatera Selatan. Hasil dari kedua pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa SMT negatif narkoba, sehingga bertolak belakang dengan hasil yang sebelumnya diterbitkan oleh RS Permata Palembang.
Perbedaan hasil pemeriksaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagi SMT. Terlebih lagi, sebelum adanya klarifikasi ataupun pemeriksaan lanjutan untuk memastikan hasil yang sebenarnya, dirinya telah kehilangan pekerjaan akibat status positif narkoba yang tercantum dalam hasil pemeriksaan RS Permata Palembang.
Tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, SMT juga mengaku mengalami tekanan psikologis dan kerugian reputasi. Menurutnya, status positif narkoba yang telah diketahui perusahaan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap dirinya sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat.
Upaya meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit terus dilakukan. Dalam pertemuan berikutnya, pihak RS Permata Palembang disebut menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui tes rambut (hair test) yang dinilai memiliki tingkat akurasi lebih tinggi untuk mendeteksi riwayat penggunaan narkotika.
Pemeriksaan tersebut kemudian disepakati untuk dilaksanakan pada 2 Juni 2026. SMT bahkan telah datang ke rumah sakit dan melakukan pembayaran sesuai prosedur yang diminta. Namun, menurut pengakuannya, uang yang telah dibayarkan justru dikembalikan oleh seorang karyawan RS Permata Palembang berinisial DDW dengan alasan pihak rumah sakit tidak dapat melaksanakan pemeriksaan tes rambut tersebut.
Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi SMT karena sebelumnya DDW sebagai perwakilan dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa tes rambut dapat dilakukan sebagai langkah pembuktian dan klarifikasi atas perbedaan hasil pemeriksaan yang terjadi dan bisa dilakukan di RS Permata Palembang. Akibatnya, proses pencarian kepastian mengenai validitas hasil tes narkoba tersebut kembali mengalami hambatan.
SMT menilai rangkaian peristiwa yang dialaminya telah menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kehidupan pribadi dan profesionalnya. Selain kehilangan pekerjaan, ia juga merasa harus menanggung beban moral akibat adanya dugaan stigma sebagai pengguna narkoba yang muncul dari hasil pemeriksaan tersebut.
“Tiba-tiba saya dinyatakan positif narkoba dan kehilangan pekerjaan. Padahal setelah saya melakukan tes ulang di dua rumah sakit lain, hasilnya negatif. Saya merasa sangat dirugikan, baik secara ekonomi maupun nama baik saya di lingkungan kerja dan masyarakat,” ujar SMT.
Hingga saat ini, SMT masih berharap adanya penjelasan yang transparan dan pertanggungjawaban terkait perbedaan hasil pemeriksaan tersebut. Ia juga meminta adanya langkah evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemeriksaan yang dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat lain yang bergantung pada hasil tes kesehatan untuk kepentingan pekerjaan maupun administrasi lainnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut akurasi hasil pemeriksaan kesehatan yang memiliki konsekuensi besar terhadap masa depan seseorang, termasuk hak atas pekerjaan, reputasi, dan kepastian hukum. Apabila terbukti terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan atau analisis laboratorium, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis yang serius bagi pihak yang terdampak.
