.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Proyek rekonstruksi perbaikan jalan provinsi di wilayah Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan konektivitas menuju kawasan Pelabuhan Ratu, kini justru menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri dengan nilai kontrak mencapai Rp34.218.123.180,00 dan masa pengerjaan 195 hari kalender itu diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi kualitas teknis maupun aspek prosedural.
Program pembangunan infrastruktur jalan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejatinya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Terlebih, ruas jalan Cikidang merupakan akses vital yang setiap harinya dilalui kendaraan bertonase berat sebagai jalur utama menuju kawasan wisata dan pusat ekonomi Pelabuhan Ratu. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan indikasi yang jauh dari harapan tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah titik pekerjaan tambal sulam pada badan jalan dinilai tidak memenuhi standar teknis. Material yang digunakan diduga tidak melalui proses sesuai spesifikasi, bahkan pada beberapa bagian tidak terlihat penggunaan perekat (tack coat) sebagai pengikat antara lapisan lama dan material baru. Kondisi ini memicu keraguan terhadap daya tahan konstruksi jalan, terutama dalam menghadapi beban kendaraan berat yang melintas setiap hari.
Kejanggalan lain juga terlihat dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Dalam papan tersebut tidak tercantum nama konsultan pengawas, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas dan pengendalian pekerjaan. Ketiadaan informasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Ironisnya, situasi di lapangan semakin menguatkan dugaan lemahnya pengawasan. Awak media tidak menemukan adanya pengawas maupun penanggung jawab lapangan yang berjaga selama proses pengerjaan berlangsung. Padahal, keberadaan pengawas sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Seorang pekerja lapangan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keraguannya terhadap kualitas proyek tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan instruksi tanpa dibekali informasi teknis yang jelas.
“Ya, kami yang mengerjakan juga sebenarnya ragu dengan kualitas pekerjaan ini. Kami tidak diberikan RAB yang jelas, jadi tidak tahu pasti volume pekerjaan yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi jalan yang menjadi jalur utama kendaraan berat seharusnya mendapat penanganan yang lebih serius dan sesuai standar.
“Menurut saya pribadi, pekerjaan ini kurang maksimal. Jalan ini kan akses utama kendaraan besar, tapi kami hanya menjalankan perintah. Detail pekerjaan pun tidak dijelaskan secara gamblang,” tambahnya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan warga sekitar. Mereka menilai kualitas pekerjaan yang terkesan asal-asalan berpotensi membuat jalan cepat rusak dalam waktu singkat. Padahal, akses tersebut sangat vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Baru juga diperbaiki, tapi sudah terlihat seperti tidak rapi. Kami khawatir tidak akan bertahan lama, apalagi ini sering dilewati truk besar. Kalau cepat rusak lagi, tentu masyarakat yang dirugikan,” ungkap salah seorang warga setempat.
Warga lainnya menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kalau kualitasnya buruk, jalan bisa cepat berlubang lagi. Ini rawan kecelakaan, apalagi di jalur Cikidang yang banyak tikungan dan turunan,” katanya.
Informasi yang dihimpun, sebagaimana dilansir dari media Suara Rakyat, juga menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknis proyek serta lemahnya pengawasan di lapangan. Hal ini semakin memperkuat desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Marco Wijaya Mandiri maupun penanggung jawab proyek belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pun belum membuahkan hasil.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap potensi kerugian negara dan kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Proyek bernilai besar tersebut seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam waktu singkat.
Masyarakat pun berharap agar instansi terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak berwenang lainnya, segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Audit teknis dan administratif dinilai penting guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan kepentingan publik.
Jika dugaan ini terbukti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas jalan, melainkan juga integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Infrastruktur yang dibangun tanpa pengawasan ketat berpotensi menjadi simbol lemahnya tata kelola, sekaligus ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
