.png)
1detik.AsiaPalembang – Kebijakan Pemerintah Kota Palembang terkait penggunaan transportasi publik oleh aparatur sipil negara (ASN) tampaknya belum berjalan maksimal di lapangan. Instruksi Wali Kota yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintah menggunakan transportasi umum setiap awal bulan, tepatnya pada hari Selasa di minggu pertama, dinilai masih sering diabaikan oleh sebagian besar instansi.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung arahan Presiden dalam rangka efisiensi anggaran serta memberikan contoh nyata kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Aturan ini telah mulai diterapkan sejak tahun 2025 dan terus berlanjut hingga memasuki tahun 2026.
Namun, berdasarkan pantauan di berbagai dinas dan instansi Pemerintah Kota Palembang, masih banyak pegawai yang memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas kerja, bahkan pada hari yang telah ditentukan untuk menggunakan transportasi umum.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen dan kedisiplinan para aparatur dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah. Padahal, sebagai pelayan publik, ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah sendiri tidak konsisten menjalankan aturan, bagaimana masyarakat mau ikut patuh? Ini menyangkut wibawa kebijakan dan kepercayaan publik,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Palembang.
Masyarakat pun mulai menyoroti lemahnya pengawasan serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Tanpa adanya tindakan tegas, dikhawatirkan kebijakan ini hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Diharapkan, Pemerintah Kota Palembang dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperketat pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut. Ketegasan dari pimpinan dinilai sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sekadar himbauan, melainkan benar-benar dijalankan secara disiplin oleh seluruh jajaran.
Dengan demikian, tujuan efisiensi anggaran sekaligus mendorong budaya penggunaan transportasi publik dapat tercapai secara optimal di Kota Palembang.
