.png)
Garut, 9 Januari 2026 — Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, menyampaikan pengaduan publik terkait pelaksanaan Proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Tahun Anggaran 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan administrasi.
Berdasarkan dokumen perizinan yang diketahui warga, pembangunan SPAM seharusnya dilaksanakan di Kampung Cihideung RT 01 RW 01 sesuai titik koordinat yang tercantum dalam izin. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan justru dilakukan di Kampung Neundeut RT 05 RW 01, tanpa adanya konfirmasi, pemberitahuan, atau persetujuan dari pihak terkait, serta tanpa pelibatan pemerintahan setempat.
Pemindahan lokasi pembangunan tersebut juga dilakukan tanpa berita acara persetujuan dari pihak Desa maupun warga Kampung Cihideung. Ketua RT Kampung Cihideung RT 01 RW 01 menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait perubahan lokasi proyek dimaksud.
Atas kondisi tersebut, warga Kampung Cihideung menyatakan keberatan dan kekecewaan, serta meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan dan manipulasi data masyarakat Kampung Cihideung dalam pengelolaan Proyek SPAM, yang diduga dikelola oleh perangkat desa/Kaur namun tidak dilaksanakan sesuai alamat perizinan.
Warga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat tindak lanjut resmi, klarifikasi terbuka, dan langkah perbaikan, termasuk penyesuaian pembangunan SPAM dengan lokasi perizinan, maka warga Desa Sukamulya akan menyampaikan aspirasi secara terbuka sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kepada DPRD Kabupaten Garut, guna menuntut kejelasan dan keadilan.
Melalui laporan ini, warga berharap: Klarifikasi resmi dan tertulis dari pengelola Proyek SPAM, Evaluasi administratif dan teknis atas pemindahan lokasi; pertanggungjawaban pihak terkait sesuai kewenangan dan hukum, Perlindungan hak masyarakat serta penggunaan data warga secara sah.
Laporan ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi dan kontrol sosial agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab oleh instansi berwenang.
***Red
