.png)
1Detik-Probolinggo — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi tameng bagi masa depan generasi justru disinyalir berubah arah. Di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dari Partai Gerindra asal Sumberasih yang diduga ikut cawe-cawe dalam pengelolaan program MBG. Dugaan itu mencuat setelah pelaksanaan program dinilai sarat kepentingan dan jauh dari semangat pengabdian publik.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, akhirnya angkat bicara. Ia menilai adanya indikasi kuat bahwa program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumberkare tak lagi murni untuk kepentingan masyarakat. “Kami melihat program ini berpotensi dijadikan lahan bisnis untuk memperkaya diri. Kalau benar, ini bukan pelanggaran ringan,” Tegasnya, Rabu (10/12/2025)
Menurutnya, ketika seorang anggota dewan yang seharusnya berperan sebagai pengawas justru diduga ikut mengatur atau mempengaruhi jalannya program, maka garis etika telah dilangkahi. Program nasional yang bersumber dari anggaran negara, kata dia, tidak boleh disentuh kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kalau pengawasan berubah jadi cawe-cawe, publik pantas curiga,” Ujarnya
Sulaiman bahkan menyebut bahwa dugaan praktik ini berpotensi masuk dalam kategori korupsi berjamaah. Ia menduga tidak hanya satu pihak yang bermain, melainkan melibatkan jaringan yang rapi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam konteks ini, MBG yang seharusnya menjadi penopang gizi anak justru dikhawatirkan menjadi mesin uang yang sunyi, bekerja di balik meja.
Tak main-main, LSM Paskal berencana melayangkan surat resmi langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan penyimpangan program nasional di daerah.
“Kami akan sampaikan langsung ke Presiden. Program beliau jangan sampai dirusak oleh oknum di bawah,” Pungkasnya.
Selain itu, LSM Paskal juga mendesak Tim Satgas MBG pusat, Inspektorat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan SPPG di Sumberkare.
“Ini bukan sekadar isu lokal. Ini menyangkut integritas negara. Kalau ada permainan, harus dibuka seterang-terangnya,” Harapnya.
Tim-Redaksi
