.png)
Halsel- Aroma tak sedap tengah menerpa Kantor Pemerintahan Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera selatan. Publik dikejutkan dengan mencuatnya dugaan hubungan terlarang yang melibatkan seorang oknum perangkat Desa berinisial (Ah), menjabat sebagai Kaur Keuangan yang diketahui telah beristri, memiliki hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial (Fh).
Isu ini merebak setelah beredarnya video yang berdurasi kurang lebih 50 Menit saat berhubungan intim yang sangat mesra antara keduanya di salah satu Penginapan di Kota Labuha. Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, publik terlanjur dibuat resah dan marah.
“Ini bukan soal gosip rumah tangga. Kami malu karena menyangkut marwah pemerintahan Desa Doko,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa saat ditemui media ini Jum'at,(31/10/2025).
Sumber internal menyebut bahwa, dugaan perselingkuhan (Ah) dan (Fh) itu terjadi beberapa waktu lalu sedang bersama di salah satu penginapan dan telah melakukan hubungan terlarang. Tak lama berselang, vidio (Ah) dengan (Fh) pun mulai beredar luas, memantik sorotan publik.
Dari situ, perbincangan warga pun meluas bak api disiram bensin. Setelah mengetahui oknum Bendahara desa melakukan perselingkuhan dengan wanita inisial (Fh), hingga publik menjadi ajang perdebatan di kalangan masyarakat, Beberapa warga mengaku telah lama memperhatikan kedekatan keduanya, namun baru kini bukti konkret muncul ke permukaan dengan adanya video tersebut.
Kasus ini bukan hanya mencoreng nama baik pribadi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Desa Doko. Ah, sebagai bendahara, memegang posisi strategis yang menuntut kejujuran dan integritas. Karena itu, banyak pihak menilai, perilaku moral seorang aparatur publik tak bisa dipisahkan dari tanggung jawab jabatannya.
“Kalau perilaku moral pejabatnya saja dipertanyakan, bagaimana rakyat mau percaya uang Desa dikelola dengan benar?” sindir seorang tokoh masyarakat yang tak mau di gubris namanya.
Masyarakat kini mendesak Bupati kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera mengambil sikap tegas. Mereka khawatir akan ada upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga citra internal pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kami minta kasus ini dibuka ke publik. Jangan sampai ada perlindungan terhadap oknum. Bila terbukti, sanksinya harus jelas — secara moral, adat, maupun administrasi,” tegas salah seorang warga setempat.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, M. Zaki Wahab mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari awak media. Ia menyatakan akan menelusuri kebenarannya sebelum mengambil langkah.
Meski demikian, sebagian warga menilai respons Kadis DPMD masih terlalu normatif dan lamban. Isu berhembus bahwa pihak warga berupaya meredam pemberitaan agar tidak meluas, sehingga memunculkan kesan ada “politik diam” dalam menangani persoalan moral ini.
Saat dikonfirmasi oleh media ini (Ah) Mengakui bahwa hubungan antara dirinya dengan (Fh) memang betul dan menyangkut Video skandal di sebuah penginapan itu Ah mengatakan ia tidak tau dari mana sampai ada vidio itu, "ucap Ah
Namun kondisi aktivitas di kantor Desa Doko saat ini dilaporkan berjalan seperti biasa tanpa ada tanda pemeriksaan internal.
Kondisi ini membuat publik semakin kehilangan kepercayaan. Bagi masyarakat Desa Doko, kasus ini bukan sekadar kisah pribadi, tetapi cermin buram lemahnya integritas aparatur Desa Doko. Jika moral pejabat di akar pemerintahan goyah, sulit membangun kepercayaan di tingkat masyarakat.
Media ini tetap memegang prinsip praduga tak bersalah. Semua pihak yang disebut berhak menyampaikan klarifikasi atau bantahan resmi untuk dimuat secara proporsional demi menjaga keseimbangan pemberitaan.
(Red)
.jpg)
