Viralnya Pemberitaan Terkait Isu Sara Di Bandungan, Kesempatan Wisata Celosia Melakukan Kegiatan Galian Tanpa Mengantongi Izin.

BUTUH BANTUAN HUKUM ?

 Www.satudetik.asia | Bandungan Viralnya pemberitaan terkait isu sara di Bandungan, yang sempat menjadi magnet bagi Ormas, Lembaga dan Pewarta membawa keberuntungan tersendiri bagi wisata Celosia.

Merupakan suatu keberuntungan bagi Wisata Celosia, dengan Viralnya pemberitaan terkait viralnya pemberitaan terkait isu sara membawa keberuntungan bagi wisata bunga Celosia, pasalnya dengan Viralnya pemberitaan isu sara di wilayah Bandungan, para kontrol sosial publik Ormas,Lembaga beserta Pewarta perhatiannya beralih pada kasus isu sara Penistaan Agama, padahal di balik semua itu masih banyak para pelanggar aturan di wilayah Kab.Semarang, seperti halnya wisata Celosia di duga melakukan kegiatan galian guna kebutuhan ecco agro patut diduga belum mengantongi izin dari pihak terkait.

Dalam keterangannya Rian selaku Manager Membenarkan bahwa perijinan masih akan di  proses tahab DELH.

Sedangkan Edi selaku pelaksana saat di hubungi melalui jaringan telp mengaku sudah mengerjakan pekerjaan galian tersebut walaupun pengakuan dari Rian belum adanya perijinan yang di kantongi pelaksana maupun pengelola Celosia.

Berdasar informasi terakhir yang di terima awak media bahwa wisata Celosia sudah di datangi APH terkait kegiatan Galian di wisata Celosia yang di duga belum mengantongi izin resmi.

Melakukan kegiatan guna perkembangan usaha di wilayah dapat meningkatkan PAD, tetapi apapun alasannya dalam kegiatan bisnis walaupun dapat menunjang PAD tidak serta merta bisa bebas berkembang tanpa mengikuti aturan yang berlaku, karena penyusutan dan menguapnya PAD berawal dari pelanggaran kecil yang di abaikan.

Saat di konfirmasi melalui WA Kasatpol PP Kab.Semarang Anang Sukoco S.STP.M MPP mengatakan kepada awak media bahwa dirinya belum tau ada pelanggaran di wilayahnya, dan Anang berjanji akan mengkonfirmasi dahulu pihak terkait.

Himbauan kepada APH agar profesional dalam menangani permasalahan serius ini, jangan sampai masyarakat meradang di karenakan adanya ketimpangan sosial dalam mengambil kebijakan hukum di wilayah Kab.Semarang.(Dony W)