.png)
%20(1).jpeg)
Krisis pupuk bersubsidi di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, kian menyeruak. Di balik kelangkaan yang menjerat petani, muncul dugaan kuat adanya permainan mafia pupuk yang melibatkan oknum kelompok tani dan jalur distribusi resmi.
Ironinya, kebijakan pemerintah yang digadang-gadang untuk menyejahterakan petani justru menjadi alat pemerasan baru di lapangan. Para petani kecil kini seolah dijadikan sapi perah oleh oknum yang memanfaatkan kebijakan pupuk bersubsidi.
“Kalau tidak jual hasil panen ke kios atau agen yang ditunjuk, kami tidak bisa beli pupuk. Katanya aturan dari pusat, tapi kami tidak tahu aturan apa,” ungkap seorang petani dengan nada kesal, Sabtu (25/10/2025).
Persyaratan administrasi yang berbelit di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi alasan klasik yang terus dijadikan tameng. Banyak petani gagal masuk daftar penerima karena minimnya pendampingan dan diduga karena sistem sengaja dibuat rumit agar bisa dipermainkan.
Prihantono, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah setempat, mengakui bahwa penyaluran pupuk kini mengacu pada Permentan Nomor 15 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
“Dari sembilan kelompok tani, empat sudah mengajukan dan mendapat pupuk. Petani yang memenuhi syarat sudah masuk RDKK 2026,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Prihantono juga menegaskan bahwa seluruh pembelian pupuk bersubsidi dilakukan melalui PT Petrokimia Gresik selaku distributor resmi. Namun, fakta itu justru memperkuat dugaan adanya mata rantai permainan di jalur resmi distribusi pupuk.
Saat dimintai konfirmasi, Wagito selaku perwakilan PT Petrokimia Gresik memilih bungkam. Pesan konfirmasi yang dikirimkan SGB-News.id melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa balasan sepatah kata pun.
Sikap diam tersebut semakin menimbulkan pertanyaan: ada apa dengan distribusi pupuk di Sukodono?
Menurut sumber internal yang enggan disebut namanya, jalur distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Malang selatan diduga kuat dikendalikan oleh jaringan kelompok tertentu yang memiliki akses ke data RDKK. “Petani yang tak mau ikut aturan mereka, tidak akan dapat jatah pupuk. Ini sudah rahasia umum,” ungkapnya.
Menanggapi situasi ini, Yoyok, aktivis asal Kecamatan Dampit yang kini berada di Probolinggo, angkat suara keras. Ia menilai pemerintah daerah dan PT Petrokimia telah gagal menjalankan prinsip transparansi dan keadilan distribusi.
“Kami akan segera melayangkan surat resmi ke Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal, hingga Kejaksaan Agung. Diamnya PT Petrokimia adalah sinyal kuat bahwa ada permainan kotor di balik kelangkaan pupuk,” tegasnya.
Menurut Yoyok, jika petani kecil terus dikorbankan sementara perusahaan dan oknum menikmati keuntungan, maka negara seakan bersekongkol dengan mafia pupuk. “Subsidi itu uang rakyat. Kalau diselewengkan, itu kejahatan yang harus diseret ke meja hukum,” ujarnya lantang.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permentan Nomor 15 Tahun 2025, pupuk bersubsidi wajib disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kebalikannya: distribusi tidak jelas, petani tidak terlayani, dan jalur resmi justru menjadi sarang permainan.
Krisis pupuk di Sukodono bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi kuat lemahnya pengawasan negara terhadap mafia pangan. Bila kasus ini dibiarkan, bukan hanya petani yang hancur — tapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang selama ini menutup mata terhadap jeritan di bawah.
Reporter: Tim
.jpg)
