Dana Dari BGN Belum Cair, Satu SPPG di Tanjungbalai Berhenti Salurkan MBG

BUTUH BANTUAN HUKUM ?

Tanjungbalai, 1detik.asia - Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanjungbalai terpaksa menghentikan sementara operasional penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelum tutup, dapur ini bisa melayani berkisar 3.900 Ompreng (porsi) setiap harinya bagi para pelajar dan posyandu di Kecamatan Teluk Nibung. 

SPPG yang menghentikan sementara operasional nya yaitu SPPG milik yayasan pendidikan Al Muslimun Nusantara yang berada di Jalan Sipori-Pori (Jalan Lingkar Utara) Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai. 

Dalam surat edarannya, SPPG tersebut memberitahukan bahwa penyaluran MBG untuk sementara waktu tidak beroperasional terhitung sejak 15 Oktober 2025 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

Koordinator wilayah (Korwil) SPPG kota Tanjungbalai, Armansyah Putra, mengatakan bahwa penutupan SPPG yayasan tersebut karena terkendala belum menerima pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). 

“Penyebab keterlambatan pencairan bisa jadi kesalahan administrasi, adanya kesalahan sistem pusat. Pencairan anggaran harus terlebih dahulu mengajukan proposal ke pusat sehingga bisa jadi adanya antrian dalam pencairan anggaran,” kata Amran. Jumat (17/10/2025). 

Ia juga mengatakan, bahwa sebelum anggaran dicairkan, pihak Mitra harus mendahulukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan MBG. 

“Untuk satu periode saja berkisar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), sehingga pihak Mitra tidak sanggup untuk mendahulukan anggaran tersebut,” ujarnya. 

Arman menyampaikan, bahwa pihak SPPG tersebut sudah berkoordinasi dengan dirinya terkait keterlambatan pencairan dan sudah disampaikan ke pusat. 

“Kita sudah follow up ke pusat, sehingga dalam waktu dekat anggaran tersebut bisa dicairkan dan SPPG tersebut bisa kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuh gizi para pelajar dan posyandu di Kecamatan Teluk Nibung,” ucapnya. 

Dikatakannya, bahwa penghentian operasional SPPG bukan hanya terjadi di kota Tanjungbalai, di sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami hal yang sama akibat keterlambatan pencairan dana.