.png)
Bandar Lampung –Satudetik.asia.Com.Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang memperpanjang masa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Munir menilai perpanjangan ini sebagai kebijakan tepat untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD), mengingat capaian pemutihan sebelumnya pada periode 1 Mei–28 Agustus belum optimal.
“Kami mendukung kebijakan ini. Tapi harus dibarengi dengan perbaikan sistem layanan dan sosialisasi yang lebih maksimal agar hasilnya lebih terasa,” ujar Munir, Senin (28/07/2025).
Politisi PKB itu menekankan pentingnya digitalisasi penuh dalam sistem pembayaran pajak untuk menghindari pungli dan praktik percaloan.
“Transaksi harus non-tunai. Tahun 2026 idealnya NIK sudah terintegrasi dengan data kendaraan. Jadi cukup input NIK di aplikasi, muncul kendaraan dan tagihan pajaknya,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah memberi solusi bagi warga yang kesulitan membawa dokumen seperti BPKB asli atau identitas pemilik pertama.
“Misalnya cukup surat keterangan dari leasing atau surat jual beli bermaterai. Ini agar warga tidak terkendala administratif,” tambah Munir
Munir menilai keberhasilan program pemutihan tak bisa dilepaskan dari gencarnya sosialisasi. Ia meminta seluruh OPD hingga tingkat RT dilibatkan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat.
“Apalagi ini kemungkinan pemutihan terakhir. Ke depan, kendaraan yang tak bayar pajak dua tahun berturut-turut datanya bisa dihapus. Ini harus disampaikan secara luas,” tegasnya.
Ia juga mendorong Bapenda agar menyasar tunggakan pajak dari institusi pemerintah, swasta, hingga perusahaan besar yang selama ini abai.
Di akhir, Munir berharap Pemprov dapat mengalokasikan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB untuk program pembangunan infrastruktur jalan pada APBD 2026.
“Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Baik untuk mobilitas sosial, ekonomi, hingga mendorong sektor pariwisata,” pungkasnya
(versi /*)
