Simalungun, 1detik.asia -
Anggota DPRD Simalungun, Kristok Damanik, mendesak Bupati Simalungun, menolak langkah PTPN IV, yang berencana mengubah tanaman teh menjadi sawit di Afdeling III dan VII Kebun Bahbutong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Saya asli Bahal Gajah, dulu saat semua tanaman masih ada, tidak pernah ada banjir, tapi sejak sawit ditanam dua tahun lalu, warga menjadi was-was saat hujan turun, kata Kristok, Senin 14/7/2025.
Ia menilai, konversi ke sawit berdampak, langsung terhadap lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Tidak hanya banjir, tetapi juga berkurangnya sumber air bersih, dan meningkatnya konflik lahan, antara warga dan perusahaan.
Dampaknya nyata, bukan asumsi, Warga kami jadi korban nantinya, pemerintah harus hadir dan tegas menolak, ujar politisi Partai Golkar itu, tersebut.
Protes keras juga datang dari masyarakat setempat, kalau terus berlanjut, kami akan melakukan aksi besar.
Sawit bukan solusi, malah bencana, ujar R Simanjuntak, warga yang rumahnya pernah kebanjiran, akibat buruknya drainase pascakonversi.
INFO :
Bacan
Konversi Kebun Teh Sidamanik ke Sawit Ditolak DPP Himapsi. Menurut warga, tanaman teh selama ini, telah menjadi penopang ekosistem, kawasan perbukitan Sidamanik.
Selain menyerap udara, akar tanaman juga menjaga struktur tanah, agar tidak mudah longsor atau tergerus saat hujan deras.
Mereka khawatir jika konversi berlanjut, kerusakan lingkungan akan semakin parah, dan berdampak jangka panjang terhadap pertanian, pariwisata, dan keselamatan warga, nantinya.
Hingga kini, belum ada sikap resmi dari Pemkab Simalungun, DPRD berharap Bupati segera memanggil pihak PTPN IV, dan meninjau ulang, seluruh rencana konversi.
Sebelumnya diberitakan, PTPN IV berencana melakukan penanaman kelapa sawit, di Kebun Bah Butong, tepatnya di Afdeling III dan Afdeling VII, dan menimbulkan kekhawatiran, di tengah masyarakat, tersebut.
Masalah ini mencuat setelah surat undangan, sosialisasi kegiatan tersebut, disampaikan kepada Camat Sidamanik, dan perangkat nagori setempat, untuk hadir dalam pertemuan di Kantor Tobasari, Sabtu, 5 Juli 2025.
(Donny)