.png)
Respons Pimpinan Dinilai Minim dan Tidak Tegas
1Detik.info-Malang, Jawa Timur — Dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali mencuat, kali ini terjadi di lingkungan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polresta Malang Kota. Sejumlah warga melaporkan keberadaan calo yang secara terbuka menawarkan jasa pengurusan SIM tanpa melalui prosedur resmi yang diatur undang-undang.
Warga yang ditemui di area Satpas menyebut bahwa para calo tidak segan menawarkan “jalur cepat” pembuatan SIM, lengkap dengan tarif yang bervariasi. Untuk SIM C, tarifnya berkisar Rp850.000, sedangkan untuk SIM A bisa mencapai Rp900.000. Ironisnya, warga tidak perlu menjalani ujian teori, praktik, atau bahkan tes kesehatan.
“Kalau datang ke sini, pasti ada yang nawarin bantu urus SIM. Katanya cuma ambil foto, tinggal duduk, langsung jadi. Nggak usah ikut ujian apa-apa. Asal bayar, selesai,” ujar R (34), warga Malang yang mengaku sempat ditawari calo saat hendak mengurus SIM.
Praktik seperti ini bukan hanya merusak integritas institusi kepolisian, tetapi juga membahayakan keselamatan berlalu lintas. SIM seharusnya menjadi bukti kelayakan seseorang dalam mengemudi, bukan sekadar dokumen yang bisa dibeli.
Ketika informasi ini dikonfirmasi kepada Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si., tanggapan yang diberikan justru menimbulkan kekecewaan. Melalui pesan WhatsApp, ia hanya membalas dengan stiker bertuliskan “Maturnuwun” dan “Semangat semangat”, tanpa memberikan klarifikasi atau sikap tegas terhadap praktik ilegal yang diduga berlangsung di institusinya.
Respons seperti ini dinilai publik sebagai bentuk pengabaian dan kurangnya kepemimpinan dalam menindak tegas praktik-praktik pungli yang telah merusak citra kepolisian.
Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitriansyah, memberikan respons yang sedikit lebih terbuka. Ia mengaku akan menindak para calo dan menyebutkan adanya pemeriksaan terhadap oknum berinisial E serta petugas juru parkir (jukir) di lingkungan Satpas.
“Iya mas, nanti kita sikat para calo di lingkungan Satpas Polresta Malang Kota. Tapi saat ini kita terhalang oleh banyaknya kegiatan di Polresta. Jukir dan oknum inisial E akan kita panggil dan kita Propam-kan,” ungkap Kompol Agung melalui pesan WhatsApp.
Lebih lanjut, Kompol Agung sempat mengundang untuk berdiskusi langsung di Malang guna menjelaskan hasil pemeriksaan.
“Sudah kita cek semalaman, bro. Gini aja, sekarang posisi di mana? Kalau ke Malang lagi, kabari. Saya jelaskan langsung. Nggak bisa dijelaskan lewat WA saja. Nanti saya pertemukan langsung sama orangnya,” imbuhnya.
Namun ketika dimintai pembaruan beberapa jam kemudian mengenai hasil konkret dari pemeriksaan tersebut, Kompol Agung tidak lagi merespons. Tidak ada keterangan resmi, dokumen hasil pemeriksaan, atau bukti tindakan nyata terhadap para pelaku yang telah disebut sebelumnya.
Minimnya respons dari pihak kepolisian, khususnya dari Kapolresta dan lambannya proses tindak lanjut, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Apakah penegakan hukum masih berlaku bagi semua pihak, atau praktik-praktik “main mata” telah mengakar di balik sistem birokrasi pengurusan SIM?
Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi menyeluruh di lingkungan Satpas Polresta Malang Kota. Penindakan tegas terhadap oknum, evaluasi sistem pelayanan SIM, serta keterbukaan informasi kepada publik harus segera dilakukan. Jika tidak, maka masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keadilan dan ketertiban.
Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji.
Tim-Redaksi
