Foto Pengurus PD Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai.
Binjai, 1detik asia
Dalam pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang saat menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh Al Jam'iyatul Washliyah yang ada di Sumatera Utara tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang digaji oleh rakyat, karena ucapannya " Tanah Kabupaten Deli Serdang adalah Kabupaten Nahdliyin ".
Foto Wakil Bupati Deli Serdang Lombok Suwondo"Sedikit pun tidak mencerminkan prilaku sebagaimana layaknya seorang Wakil Bupati. Brutal, provokatif, dan seperti orang tak berpendidikan," tegas Aminuddin, selalu tokoh Pendidikan Sumatera Utara sekaligus Ketua PD Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai.
Ucapan Lomlom yang menjadi viral di media sosial terekam saat ia berbicara di hadapan ribuan massa Al Washliyah yang menggelar aksi terkait sengketa lahan wakaf Al Washliyah di Galang, tempat berdirinya SMP Negeri 2 milik Pemkab Deliserdang.
"Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin. Kalau saudara-saudara kader Al Washliyah, silakan baca, ini kabupaten nahdliyin!" teriak Lomlom dalam rekaman video yang beredar, yang kemudian memicu kemarahan massa hingga terjadi pelemparan botol air mineral ke arah panggung.
Menanggapi hal tersebut, Aminuddin menilai ucapan Lomlom memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap realitas sosial di Deliserdang.
"Silakan saja si Lomlom menjadi bagian dari Nahdliyin. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa Deliserdang adalah kabupaten Nahdliyin, apalagi sampai memprovokasi antara NU dan Al Washliyah," Ujarnya.
Aminuddin juga menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Lomlom seharusnya mengedepankan etika dan menghormati masyarakat, terlebih mereka adalah warga Deliserdang yang turut memilih dan menggajinya.
"Wakil Bupati itu bukan jabatan preman. Yang turun ke jalan itu adalah warga sendiri, mungkin sebagian memilih dia saat Pilkada. Yang pasti, mereka juga ikut membayar gajinya," tegasnya.
Selain mengecam sikap tidak etis tersebut, Aminuddin juga mengingatkan Pemkab Deli Serdang untuk tidak bersikap arogan dalam menghadapi kritik dan gugatan masyarakat.
"Bupati dan wakil bupati diberi amanah oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk bersikap arogan kepada mereka," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar massa Al Washliyah, kata Aminuddin, merupakan bentuk kekecewaan atas tidak adanya itikad baik dari Pemkab Deliserdang untuk mengosongkan lahan wakaf seluas 35.000 meter persegi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, yang kini sebagian telah dibangun SMP Negeri 2.
"Itu lahan wakaf dari umat. Berdosa jika dialihkan. Kami akan mempertahankannya," pungkasnya.
Lebih lanjut, Aminuddin menyebut ucapan Lomlom yang menyatakan Deliserdang sebagai kabupaten Nahdliyin seolah menjadi ancaman bagi umat Al Washliyah maupun Organisasi Islam lainnya yang ada di Deli Serdang terkait kepemilikan lahan tersebut.
"Ucapan Wakil Bupati itu sangat brutal dan mengarah pada provokasi sektarian," tutupnya. ( Mul )
Peliput : Mulia