KUNINGAN
1 April 2024
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy,menyoroti kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan, saat menghadiri acara audensi Pemdes Linggarjati bersama masyarakat.
Ketegangan memuncak di Desa Linggarjati ketika rencana pembangunan hotel mewah, JW ONE, menghadapi penolakan keras dari warga setempat. Dalam musyawarah yang dihadiri oleh pemimpin desa, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, ketua BPD Desa Linggajati, Sarimin, menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan warga terhadap proyek tersebut.
"Dukungan kami sebagai BPD Desa Linggajati untuk menolak rencana pembangunan hotel merupakan hasil aspirasi dari masyarakat," ujarnya.
Namun, kekecewaan masyarakat pun terungkap dalam suara perwakilan dari Dusun 4 Linggajati. Mereka menyoroti kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah desa terkait rencana pembangunan tersebut.
"Kami sangat prihatin dengan kurangnya ketegasan dari kepala desa dan perangkatnya dalam menghadapi rencana pembangunan hotel. "Kami meminta agar pemerintah desa menolak dengan tegas proyek ini," tandas didi, salah satu tokoh masyarakat Desa Linggajati.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Desa Linggajati, Unang Unarsah, menjelaskan pemerintah desa telah melakukan musyawarah dengan warga untuk mendengarkan aspirasi mereka. Namun, dia menegaskan keputusan akhir mengenai izin pembangunan tetap berada di tangan pemerintah daerah.
"Tetap berada di tengah masyarakat, kami memahami keinginan warga untuk menolak proyek pembangunan hotel. Namun, kami harus mengikuti proses kajian teknis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menilai kelayakan proyek ini," ucapnya menambahkan.
Dalam konteks ini, Asda I Kabupaten Kuningan, Toni Kusmianto, menegaskan pentingnya pemerintah daerah dalam mempertimbangkan aspirasi dan kajian teknis sebelum mengeluarkan izin pembangunan.
"Tahapan proses pengambilan keputusan harus memperhitungkan aspirasi masyarakat dan kajian teknis secara menyeluruh," ujar Toni.
Meskipun rekomendasi telah dikeluarkan, keputusan akhir masih harus didasarkan pada hasil kajian tersebut.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE, menekankan perlunya sosialisasi yang baik kepada masyarakat sebelum pelaksanaan proyek pembangunan.
"Dialog dan pemahaman bersama sangat penting untuk mencegah potensi konflik di antara masyarakat," ujar Nuzul.
Sosialisasi yang baik akan membantu,sambung Nuzul, karena memperoleh dukungan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan bersama.
Dikatakannya, Kepala Desa seharusnya memihak kepada masyarakat. "Dan saya sebagai wakil dari rakyat yang juga berada di Dapil 2 kuningan ini, akan mengawal aspirasi masyarakat, meskipun katanya ada Jendral Bintang 3, tapi saya tidak gentar," katanya.
Sementara itu, masyarakat Linggarjati telah menyusun tujuh poin utama penolakan terhadap proyek pembangunan hotel JW ONE. Diantaranya, kekhawatiran akan padatnya pemukiman, pemindahan sarana pendidikan, dan dampak lingkungan yang merusak.
Kisruh ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan pembangunan versus pelestarian lingkungan dan warisan budaya serta pentingnya partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat lokal.
M. Nasir Nuhung
.jpg)
