BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
YPP Tekankan Kepentingan Terbaik Anak, Densus 88 Perkuat Mekanisme Rujukan di Sumatera Selatan
PALEMBANG,- 1detik.asia
Upaya pemulihan dan penguatan daya lenting anak yang terdampak jaringan kekerasan ekstremisme memerlukan sistem penanganan yang menyeluruh, berpusat pada kebutuhan anak, serta ditopang sinergi antar lembaga. Hal tersebut menjadi poin utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk _Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme_ yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (3/9/26).
Kegiatan ini digagas oleh Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) bekerja sama dengan Direktorat Idensos Densus 88 Anti Teror Polri. Satgaswil Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*, dan *Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. FGD ini juga melibatkan perangkat daerah terkait mulai dari tingkat provinsi hingga sembilan kabupaten/kota.
Forum mempertemukan unsur Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP3A, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya untuk memetakan pola kerentanan, mengidentifikasi hambatan dalam penanganan, serta merumuskan kebutuhan penguatan koordinasi dan sistem rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Densus 88: Kerentanan Anak Bukan Sekadar Perilaku Individu
Direktur Idensos Densus 88 Anti Teror Polri sekaligus Deputi Bidang Deradikalisasi BNPT, Irjen Pol. Arif Makhfudiharto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan harus bersifat terpadu. Penanganan paparan ekstremisme pada anak dan remaja tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya.
Menurutnya, kerentanan anak tidak hanya dipicu oleh perilaku pribadi. Faktor ketidakamanan, rasa terasing, perundungan, trauma, marginalisasi, hingga kebutuhan akan pengakuan dan validasi juga menjadi pemicu yang signifikan.
"Keberhasilan penanganan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah konten ekstremisme yang berhasil dihapus, tetapi juga dari kemampuan seluruh ekosistem dalam melakukan deteksi dini, memberikan perlindungan, pemulihan psikososial, dan mencegah anak terjerumus ke dalam paparan ekstremisme," ujar Arif.
Ia menambahkan, penguatan strategi ini harus dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, psikolog, komunitas, dan seluruh elemen terkait. Pendekatan yang humanis juga perlu ditanamkan melalui empat ekosistem utama pendidikan: sekolah, keluarga, lingkungan sosial, dan media.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029, yang menaruh perhatian besar pada aspek pencegahan dan koordinasi lintas sektor. Di tingkat daerah, penguatan kolaborasi di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan dan penguatan *Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE)
YPP: Anak Harus Jadi Pusat Mekanisme Pemulihan
Direktur Eksekutif YPP, Khariroh Maknunah, menegaskan bahwa dalam menangani anak terdampak ekstremisme, prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi acuan utama.
"Anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dari sebuah program penanganan. Anak harus menjadi pusat dari mekanisme pemulihan yang kita bangun," tegas Maknunah.
Ia menjelaskan, proses pemulihan tidak bisa disederhanakan hanya dengan menjauhkan anak dari jaringan atau mengubah pola pikir. Pemulihan adalah proses panjang yang mencakup rasa aman, pemulihan hubungan dalam keluarga, keberlanjutan pendidikan, pemenuhan kesehatan fisik dan mental, penerimaan di lingkungan sosial, hingga penguatan kepercayaan diri anak.
"Resiliensi anak bukan tuntutan agar anak mampu menjadi kuat sendirian. Resiliensi dibangun oleh lingkungan yang mampu memberikan rasa aman, dukungan, penerimaan, kesempatan, dan hubungan yang sehat," lanjutnya.
Hasil FGD Jadi Rekomendasi Konkret untuk Daerah
FGD di Sumatera Selatan merupakan bagian dari langkah membangun sistem pemulihan yang lebih responsif terhadap realitas di daerah. Melalui diskusi lintas sektor dan pemetaan persoalan di lapangan, forum ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang aplikatif, termasuk penguatan mekanisme rujukan, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, dan integrasi layanan di tingkat kabupaten/kota.
Dengan sinergi antara YPP, Densus 88, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan anak-anak yang terdampak dapat memperoleh perlindungan, pemulihan, dan ruang untuk tumbuh secara sehat jauh dari paparan ideologi kekerasan.
( Agung)
