.png)
Sukabumi — 1detik asia
Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di KB Rahayu, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya. Sorotan kali ini berkaitan dengan penggunaan material kayu pada bagian konstruksi atap dan kusen pintu yang secara visual terlihat memiliki permukaan kasar.
Berdasarkan papan informasi kegiatan, KB Rahayu memperoleh Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp573.123.600.
Program tersebut meliputi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, rehabilitasi toilet, penataan lingkungan, serta pekerjaan sanitasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh P2SP dengan jangka waktu 90 hari kalender, terhitung sejak 5 September hingga 3 Desember 2026.
Dalam pemantauan di lapangan, JWI menilai kondisi material kayu yang digunakan perlu mendapatkan penjelasan teknis dari pihak pelaksana maupun pihak terkait. Pasalnya, tampilan material secara kasat mata saja tidak cukup untuk menentukan apakah kayu tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar konstruksi.
JWI menilai pemeriksaan harus mengacu pada dokumen teknis pekerjaan, antara lain jenis dan kelas kayu, ukuran, mutu material, kadar air, fungsi penggunaannya, serta spesifikasi yang tercantum dalam RAB dan gambar kerja.
Informasi yang diterima JWI menyebutkan terdapat pertimbangan kondisi lokasi KB Rahayu yang berada di sekitar area persawahan. Kondisi tersebut disebut memiliki potensi terpaan angin sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam penggunaan material pada bagian konstruksi.
Keterangan lain yang diterima JWI menyebutkan persoalan tersebut pernah disampaikan kepala sekolah dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek).
Namun, JWI mempertanyakan apakah kondisi geografis lokasi dapat menjadi dasar teknis untuk melakukan penyesuaian material dari spesifikasi yang telah ditetapkan dalam program revitalisasi.
Menurut JWI, apabila kondisi lokasi memang membutuhkan perlakuan atau spesifikasi konstruksi tertentu, semestinya terdapat dasar teknis yang dapat diverifikasi, seperti gambar kerja, perhitungan struktur, spesifikasi material, berita acara perubahan pekerjaan, atau dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, alasan bahwa lokasi berada di sekitar persawahan dan berpotensi diterpa angin perlu dibuktikan melalui dokumen teknis, bukan hanya berdasarkan penjelasan secara lisan.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, melalui jajaran organisasinya menilai persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional.
Penggunaan kayu dengan tampilan kasar, kata JWI, belum dapat secara otomatis disimpulkan sebagai pelanggaran. Penentuan memenuhi atau tidaknya suatu material harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan teknis dan kesesuaian dengan dokumen pekerjaan.
Karena itu, JWI meminta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal.
Pertama, apa spesifikasi material kayu yang ditetapkan dalam RAB dan gambar kerja pembangunan KB Rahayu.
Kedua, apakah material kayu yang telah terpasang sesuai dengan spesifikasi tersebut.
Ketiga, apabila terdapat perubahan atau penyesuaian material, siapa pihak yang memberikan persetujuan dan apa dasar persetujuannya.
Keempat, apakah alasan kondisi lokasi yang dianggap rawan angin tercantum dalam dokumen perencanaan atau hasil Bintek secara tertulis.
Kelima, apakah terdapat perhitungan teknis struktur atap yang menjadi dasar penggunaan material tersebut.
Keenam, siapa pihak yang melakukan pemeriksaan dan pengendalian mutu material sebelum digunakan dalam pekerjaan.
JWI menilai pertanyaan tersebut penting karena nilai bantuan pemerintah yang tercantum pada papan informasi mencapai lebih dari Rp573 juta.
Penggunaan anggaran negara, menurut JWI, harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun dari aspek mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi dan keselamatan bangunan.
Terlebih bangunan yang dikerjakan merupakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak usia dini.
Karena itu, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan atau selesainya pekerjaan, tetapi juga dari kualitas konstruksi dan keamanan bangunan ketika digunakan.
JWI menegaskan tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum terdapat pemeriksaan dan penjelasan teknis dari pihak berwenang.
Namun, JWI juga mempertanyakan apabila alasan penyesuaian material hanya didasarkan pada penyampaian dalam kegiatan Bintek tanpa adanya dokumen pendukung yang dapat diperiksa.
Menurut JWI, yang perlu dipastikan bukan sekadar apakah persoalan penggunaan material pernah disampaikan dalam Bintek, melainkan apakah terdapat dasar tertulis, dasar teknis dan persetujuan yang sah apabila memang terjadi perubahan dari spesifikasi awal.
Apabila penggunaan material tersebut ternyata merupakan penyesuaian teknis berdasarkan kondisi lapangan dan telah melalui mekanisme serta persetujuan yang sesuai, maka dokumen tersebut diharapkan dapat menjelaskan persoalan secara terang.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara material terpasang dengan spesifikasi yang ditetapkan tanpa dasar perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi pihak yang berwenang.
JWI Sukabumi Raya juga memberikan ruang kepada pihak KB Rahayu, P2SP maupun instansi teknis terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan tersebut.
JWI menyatakan akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah, P2SP dan instansi terkait guna memperoleh informasi yang utuh, termasuk dokumen teknis dan keterangan dari pihak yang berkompeten.
Prinsipnya, JWI tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan teknis. Namun fungsi kontrol sosial tetap perlu berjalan agar penggunaan bantuan pemerintah dapat dipastikan sesuai peruntukan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku.
