.png)
Surat Undangan Purna Bakti Kadisdik OI ke Lampung Beredar, Publik Pertanyakan Sumber Dana*
OGAN ILIR, -1detik.asua
Beredarnya surat undangan kegiatan bertajuk _"Temu Kangen MKKS dan Seremonial Purna Bakti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir"_ memicu perhatian publik, Kamis 24 Juli 2026
Agenda tersebut dikemas dalam bentuk perjalanan wisata *Palembang–Lampung selama 2 hari 1 malam* yang dijadwalkan berlangsung pada *25–26 Juli 2026*.
Berdasarkan salinan undangan yang diterima redaksi, peserta kegiatan adalah para *Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Ogan Ilir*. Dalam daftar yang beredar tercantum sekitar *54 kepala sekolah* dengan biaya partisipasi *Rp1.200.000 per orang*.
*Inisiatif MKKS dan Pertanyaan Publik*
Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut merupakan inisiatif *Junaidi, http://S.Pd., http://M.Si.*, Kepala SMP Negeri 1 Pemulutan yang juga Ketua MKKS SMP Kabupaten Ogan Ilir, bersama *Reni*, Kepala SMP Negeri 1 Indralaya Selatan.
Menurut sumber, kegiatan diprioritaskan bagi kepala SMP negeri. Sementara kepala SD diperbolehkan mengikuti namun tidak diwajibkan.
Beredarnya undangan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Apakah keikutsertaan bersifat sukarela atau menimbulkan tekanan psikologis bagi para kepala sekolah sebagai bawahan dalam struktur birokrasi pendidikan.
*Tanggapan PPWI: Potensi Benturan Etika ASN*
Ketua PPWI Kabupaten Ogan Ilir, *Fidiel Castro*, menilai jika terdapat unsur kewajiban atau tekanan kepada kepala sekolah untuk ikut, maka hal itu perlu menjadi perhatian.
_"Kepala sekolah sebagai ASN seharusnya difokuskan pada pelayanan pendidikan. Kegiatan wisata atau perjalanan yang berkaitan dengan acara pribadi maupun seremonial pimpinan, terlebih apabila menimbulkan kesan adanya kewajiban, berpotensi bertentangan dengan prinsip etika birokrasi, integritas ASN, serta tata kelola pemerintahan yang baik,"_ ujar Fidiel.
Ia menyoroti 3 aspek:
1. *Relasi kuasa*: Ajakan pimpinan dapat dipersepsikan sebagai perintah sehingga bawahan merasa tidak leluasa menolak.
2. *Konflik kepentingan*: Acara purna bakti idealnya dilaksanakan sederhana dan proporsional tanpa mobilisasi bawahan dalam jumlah besar.
3. *Pelayanan pendidikan*: Risiko terganggunya layanan jika banyak kepala sekolah meninggalkan sekolah secara bersamaan.
Besaran biaya *Rp1.200.000 per peserta* juga menjadi perhatian. Publik mempertanyakan apakah biaya berasal dari dana pribadi peserta atau ada sumber lain. Kejelasan sumber dana dinilai penting untuk menjaga transparansi.
*Menunggu Klarifikasi*
Hingga berita ini ditulis, Ketua MKKS SMP Kabupaten Ogan Ilir maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan kegiatan, mekanisme pembiayaan, dan dasar penyelenggaraannya.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi. Jika ada klarifikasi atau hak jawab dari penyelenggara atau Dindikbud OI, akan dimuat sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Rills/ Agung
