.png)
Kota Sukabumi — 1detik.asia
Ratusan perwakilan RT dan RW dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (20/5/2026). Massa yang tergabung dalam Forum RT dan RW se-Kota Sukabumi itu menggelar aksi unjuk rasa sekaligus audiensi untuk menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji kampanye Wali Kota Sukabumi.
Sekitar 250 peserta aksi tampak memadati halaman gedung dewan sejak pagi hari. Mereka membawa aspirasi terkait kesejahteraan pengurus lingkungan yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Suasana sempat memanas ketika sejumlah peserta aksi menyampaikan orasi secara bergantian. Namun demikian, aksi tetap berlangsung kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Salah satu suara paling lantang datang dari Ketua RW 07 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Abdul Azis. Dalam forum audiensi bersama anggota DPRD, ia menyampaikan kritik tajam terhadap sikap pemerintah yang dinilai belum memberikan kepastian terhadap berbagai janji politik kepada RT dan RW.
“Kami ini garda terdepan penagihan SPPT PBB. Hampir semua program pemerintah ujung tombaknya RT dan RW. Tapi ketika bicara kesejahteraan, kami seperti dilupakan,” ujar Abdul Azis di hadapan peserta audiensi.
Pidato yang disampaikan tanpa teks itu terdengar emosional, lugas, dan penuh kekecewaan. Bagi sebagian peserta, pernyataan tersebut dianggap mewakili keresahan para pengurus lingkungan yang selama ini menjadi penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam audiensi tersebut, Forum RT dan RW menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Sukabumi, yakni mempertahankan Program P2RW, memastikan pencairan insentif tepat waktu, mengevaluasi dana kelurahan, serta merealisasikan janji dana abadi Rp10 juta per RT yang sebelumnya sempat disampaikan saat masa kampanye.
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut komitmen moral pemerintah terhadap janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak bisa direalisasikan, sampaikan secara terbuka kepada rakyat. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” tegas Abdul Azis.
Dalam kesempatan itu, massa juga sempat meneriakkan tuntutan agar Wali Kota Sukabumi dievaluasi apabila aspirasi mereka tidak segera mendapatkan respons nyata. Abdul Azis bahkan mengingatkan bahwa aksi tersebut baru sebatas “percikan kecil” dari akumulasi kekecewaan para pengurus lingkungan.
“Kalau setelah Iduladha tidak ada jawaban yang jelas, kami akan turun dengan massa yang lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi bentuk peringatan agar pemerintah serius mendengar suara masyarakat bawah,” katanya.
Menurut Abdul Azis, RT dan RW selama ini menjadi pihak pertama yang menerima berbagai keluhan masyarakat, mulai dari persoalan bantuan sosial, administrasi kependudukan, hingga persoalan lingkungan dan keamanan.
Namun di sisi lain, mereka merasa keberadaan RT dan RW hanya dimanfaatkan ketika pemerintah membutuhkan dukungan program di lapangan.
“Kadang masyarakat tahunya semua persoalan selesai di RT dan RW. Kami membantu pemerintah setiap hari. Tapi jangan sampai kami hanya diingat saat ada kepentingan saja,” ujarnya.
Ia menegaskan aksi tersebut bukan bermuatan politik ataupun kepentingan pribadi. Menurutnya, gerakan itu lahir dari kegelisahan kolektif para pengurus lingkungan yang menginginkan adanya penghargaan dan kepastian dari pemerintah daerah.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami hanya ingin dihargai sebagai bagian penting dari roda pemerintahan paling bawah,” ucapnya.
Audiensi tersebut akhirnya diterima sejumlah anggota DPRD Kota Sukabumi. Perwakilan dewan berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi Forum RT dan RW kepada Pemerintah Kota Sukabumi untuk segera ditindaklanjuti.
Aksi ini sekaligus menjadi gambaran bahwa dinamika demokrasi lokal tidak hanya berhenti pada kontestasi politik saat pilkada. Lebih dari itu, masyarakat kini menuntut konsistensi pemerintah dalam merealisasikan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada publik.
Bagi para pengurus RT dan RW, penghargaan terhadap kerja mereka bukan semata soal insentif, melainkan bentuk pengakuan atas peran penting mereka menjaga pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah.
