.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Pemerintah Desa (Pemdes) Cimahi menggelar kegiatan Sosialisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Desa Cimahi, Selasa (28/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa sekaligus memperkuat peran aktif warga dalam pengawasan pembangunan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Depiana, Pendamping Lokal Desa (PLD) Amel, serta perwakilan Kecamatan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Kecamatan (Sekmat). Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kader PKK, hingga Karang Taruna.
Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam regulasi Dana Desa Tahun 2026. Salah satu poin utama adalah adanya penyesuaian anggaran yang mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah pusat tetap menekankan agar penggunaan Dana Desa difokuskan pada program-program prioritas nasional.
Program prioritas tersebut meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pencegahan stunting, serta penguatan ketahanan pangan. Selain itu, desa juga didorong untuk tetap menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Kepala Desa Cimahi dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Desa. Transparansi dan partisipasi menjadi kunci agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa adanya pengurangan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan. Beberapa program yang sebelumnya telah dirancang, seperti program kebersihan lingkungan, terpaksa mengalami penyesuaian.
“Awalnya kami ingin memprioritaskan program kebersihan lingkungan secara maksimal. Namun, karena adanya regulasi mandatori dari pemerintah pusat, sebagian besar anggaran harus dialokasikan untuk sektor kesehatan dan penanganan kemiskinan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemdes Cimahi memastikan bahwa program kebersihan lingkungan tetap akan menjadi perhatian, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap hingga akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa pada tahun 2027.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami arah kebijakan Dana Desa, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai pengawas sosial (social control) guna memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, adaptif terhadap regulasi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.
