.png)
Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2025 lalu, melebih target yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sumut tercatat merealisasikan investasi sebesar Rp58 triliun, lebih pada tahun 2025, Kabupaten Simalungun penyumbang investasi terbesar.
Hal tersebut, diungkapkan Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Damar wulan saat memberikan keterangan pada temu pers, di Kantor Gubernur Sumut.
Tahun 2025 realisasi kita sebesar Rp58,5 triliun, sementara target dari BKPM sebesar Rp53,67 triliun, ujarnya, Rabu 4/3/2026.
Damar mengatakan, hal ini sekaligus melanjutkan tren positif Provinsi Sumut, dalam realisasi investasi dalam tiga tahun terakhir.
Dirincikannya, Tahun 2023 realisasi investasi senilai Rp39 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 76.230 orang.
Kemudian tahun 2024, sebesar Rp48,2 trilun menyerap 46.232 orang dan tahun 2025, dari realisasi investasi Rp58,5 triliun, menyerap tenaga kerja 60.133 orang, tuturnya.
Sementara sektor yang menghasilkan investasi terbesar tahun 2025, masih berasal dari Sektor Industri dan Farmasi, dilanjutkan Transportasi, Pergudangan, Makanan, Listrik, Gas dan Industri Jasa,
lainnya.
INFO :
Baca.
Sumatera Utara Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar di Luar Jawa
Kita harus yakin, untuk bisa mencapai target realisasi investasi hingga tahun 2029, sebesar Rp100 triliun, ujar Damar.
Damar pun menjelaskan, daerah penyumbang investasi terbesar yakni Kabupaten Simalungun, menurutnya KEK Sei Mangkei menjadi salah satu faktor besarnya nilai investasi yang diberikan ke simalungun, mengalahkan ibu kota Provinsi, Kota Medan.
Setelah Simalungun ada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tapsel dan Langkat, kalau dari sisi negara realisasi investasi terbesar masih, dari Singapura 61 persen, baru ada Belanda, Malaysia, Inggris dan Tiongkok, ucapnya.
Diketahui, DPMPTSP Sumut pun terus melakukan upaya, untuk pengembangan investasi, salah satunya dengan melakukan pengawasan sebanyak 177 pelaku usaha pada tahun 2026 ini.
Hal ini, dilakukan untuk menjaga kepatihan pelaku usaha, dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, (LKPM).
Pengawasan tersebut pun akan dilakukan bersama dengan 33 Kabupaten dan Kota yang ada di Sumut. Kemudian upaya lainnya yakni pemberian pendampingan kepada 200 pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.
(Donny)
