.png)
(Foto;Ketua DPRD Sleman Y.Gustan Ganda)
Sleman,DIY,1detik.asia
--Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda memastikan kinerja sangat baik dalam pelaksanaan visi misi Bupati-Wakil Bupati, Harda - Danang di Kabupaten Sleman mulai berjalan optimal di tahun 2026 ini. Ia mengungkapkan, Harda - Danang dilantik serantak di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Saat itu tata kelola anggaran, APBD 2025 sudah direncanakan dan disahkan oleh Kustini- Danang (Bupati-Wakil Bupati sebelumnya). Anggaran 2025 sebagai pedoman dan kegiatan Harda - Danang adalah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Bupati Kustini - Danang.
"Berarti sampai belum disahkankannya APBD Perubahan 2025 kinerja Harda - Danang menjalankan RPJM Kustini - Danang, sehingga ini tidak bisa menjadi bagian utama parameter kinerja Harda - Danang setelah 1 tahun dilantik," kata Gustan .
Kinerja pemerintahan Harda - Danang mulai terlihat ketika APBD Perubahan 2025 disahkan. Saat itu beberapa progam prioritas mulai dijalankan. Walau belum optimal tetapi kinerjanya dianggap lansung tancap gas. Jalan rusak, jalan berlubang dan lampu penerangan direspon dengan cepat. Gustan mengatakan, DPRD Sleman telah bersepakat dengan Bupati dan Wakil Bupati melalui APBD 2026 program prioritas segera digas pol.
Di Bidang Infrastruktur misalnya, janji progam prioritas dalane alus dalane padang mulai mendapatkan porsi prioritas anggaran.
"Kedua progam ini ada lonjakan (anggaran) Rp 130 milyar lebih. Komitmen ini akan mempercepat penyelesaian masalah jalan alus dan padang," tambah Gustan.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sleman ini mengatakan, Pemerintah Harda Danang konsen di bidang pendidikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Progam prioritas 1 keluarga miskin 1 sarjana mulai masif digulirkan. Biaya kuliah yang didanai oleh APBD Kabupaten Sleman ini pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 8 milyar dan di 2026 ditambah menjadi Rp 20 milyar.
Di bidang sosial, pemerintah juga sudah gerak cepat. Warga tidak mampu yang BPJS nya dinonaktifkan segera direspon cepat Dinas Sosial. Jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan telah dianggarkan Rp 13 milyar.
" Harda Danang juga segera merealisasikan anggaran per Padukuhan yang sudah ditetapkan 25 per padukuhan, total Rp 30 milyar 300 juta. Namun anggaran ini menunggu aturan untuk peruntukan skema hibahnya," ujar dia.
Reporter(Ragil)
