.png)
Sukabumi - 1detik.asia
Pelaksanaan Reses Kesatu DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 dilaksanakan di Dusun Salakopi, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan. Reses tersebut dilaksanakan oleh Faisal Akbar Awaludin, S.Pd., anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Dalam kegiatan reses tersebut, Faisal Akbar Awaludin menyampaikan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat pada pertemuan pertama didominasi oleh keluhan di bidang sosial, khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan yang kerap tidak aktif, serta kebutuhan pembangunan posyandu.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan kepemudaan, ia menegaskan akan memprioritaskan aspirasi masyarakat yang selaras dengan mitra kerja komisinya agar dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
Selain itu, masyarakat juga banyak menyampaikan aspirasi di bidang pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan sarana olahraga. Namun, ia menekankan bahwa setiap komisi memiliki fokus tugas masing-masing, sehingga aspirasi tersebut akan disinergikan dengan anggota DPRD lainnya sesuai bidangnya.
Ia menegaskan akan tetap berada pada rel tugasnya di Komisi IV dengan memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, kerja sama lintas komisi sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.
Ke depan, Faisal berharap Kabupaten Sukabumi dapat menjadi daerah yang lebih baik sesuai visi pemerintah daerah, yaitu “Sukabumi Mubarokah”. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong percepatan terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Apabila UHC dapat tercapai, maka program berobat gratis menggunakan KTP yang menjadi visi dan misi Bupati Sukabumi dapat berjalan secara optimal. Ia menilai program tersebut merupakan kebijakan yang sangat mulia dan harus direalisasikan secara nyata.
Ia pun optimistis target tersebut dapat terwujud melalui kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, sektor kesehatan akan menjadi prioritas utama dalam perjuangannya di lembaga legislatif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
