.png)
Ketua DPD IWOI I Muratara mengecam keras dugaan korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara. Bantuan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana dalam bentuk uang tunai, ternyata hanya berupa barang-barang dengan nilai yang jauh lebih rendah.((15/2/2026)
Penerima bantuan menyatakan bahwa mereka hanya menerima barang-barang bangunan, sementara rekening mereka dipegang oleh pihak Dinas BPBD. Mereka tidak tahu berapa uang yang dibelanjakan dan berapa sisanya.
“Ini tidak wajar, anggaran Rp 60 juta tapi bangunan seperti ini. Jumlah material yang dibeli bisa dihitung dengan jari-jari,” kata salah satu pekerja di lokasi pembangunan rumah.
Ketua DPD IWOI Muratara, MIKA HERLINA., menyatakan akan mengusut tuntas persoalan ini.
“Kami menduga ada kongkalikong dalam penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat. Tidak ada keterbukaan dari dinas terkait,” tegasnya.
Supriadi ketua LSM KCBI juga mencium aroma dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan bencana di Muratara ratusan juta.
“Bantuan berupa uang tunai, kenapa yang diterima masyarakat hanya barang-barang saja dengan nilai yang sangat jauh dari jumlah bantuan yang sebenarnya bahkan masarakat di pungut biaya untuk pembongkaran barang bangunan tersebut ?.” (red). Diduga korupsi Bantuan Bencana di Muratara ratusan juta.
Muratara ,-" ketua DPD IWOI I Muratara mengecam keras dugaan korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Musi Rawas Utara. Bantuan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana dalam bentuk uang tunai, ternyata hanya berupa barang-barang dengan nilai yang jauh lebih rendah.((15/2/2026)
Penerima bantuan menyatakan bahwa mereka hanya menerima barang-barang bangunan, sementara rekening mereka dipegang oleh pihak Dinas BPBD. Mereka tidak tahu berapa uang yang dibelanjakan dan berapa sisanya.
“Ini tidak wajar, anggaran Rp 60 juta tapi bangunan seperti ini. Jumlah material yang dibeli bisa dihitung dengan jari-jari,” kata salah satu pekerja di lokasi pembangunan rumah.
Ketua DPD IWOI Muratara, MIKA HERLINA., menyatakan akan mengusut tuntas persoalan ini.
“Kami menduga ada kongkalikong dalam penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat. Tidak ada keterbukaan dari dinas terkait,” tegasnya.
Supriadi ketua LSM KCBI juga mencium aroma dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan bencana di Muratara ratusan juta.
“Bantuan berupa uang tunai, kenapa yang diterima masyarakat hanya barang-barang saja dengan nilai yang sangat jauh dari jumlah bantuan yang sebenarnya bahkan masarakat di pungut biaya untuk pembongkaran barang bangunan tersebut ?.”
(Juanidi).
