.png)
_Peresmian Kantor Yayasan Hukum Sumsel Berkeadilan dan DPC Ferarri Kota Palembang
Palembang, - 1detik .asia
Bertempat di Jalan .Patal Pusri PHDM IV Kecamatan Kalidoni kota Palembang Kantor Yayasan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan dan DPC Ferarri Palembang Sabtu ( 10 / 01 /26 ) diresmikan.
Adapun dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Palembang yang diwakili oleh Staff Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan , Hukum dan Ham, serta pejabat terkait lainnya termasuk camat Kalidoni beserta Lurah Kalidoni turut juga hadir dan tidak lupa Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumsel ( 2022- 2027 ) Dr ( c) M. Sigit SH. MH beserta Jajarannya termasuk Pembinanya Sofhuan Yusfiansyah SH MH turut hadir.
Saat berhasil diwawancarai sejumlah awak media Edison sebagai perwakilan dari Walikota Palembang mengatakan alhamdulillah hari ini yayan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan tingkat Palembang.telah diresmikan.
" Mudah- mudahan sesuai dengan visi misi bapak Ratu Dewa dan Bapak Prrima Salam dengan diresmikan kantor Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berrkeadilan masyarakat bisa didampingi dan sosialisasi pendampingan serta reklamasi tentang hukum yang ada di Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum ," cetusnya.
Edison mengutarakan adanya Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan ini bisa bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan "Sehingga masyarakat yang butuh pendampingan Hukum , dan sosialisasi bisa minta bantuan dengan Yayasan ini, " ungkapnya.
Lanjut Edison dengan adanya Yayasan ini kita menyasar ke masyarakat yang membutuhkan silahkan memanfaatkan pos bantuan hukum ini.
" Sehingga nanti bisa menghasilkan masyarakat yang sadar hukuum dan untuk pealayanan bantuan hukum nya gratis tidak dipungut biaya," paparnya.
Sofhuan Yusfiansyah sebagai pembina di Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan turut menyuarakan bahwa visi misi Yayasan ini bersinergi dengan Pemkot Palembang dalam hal ini Walikota Palembang lah yang mempunyai visi misinya , karena konsep atau modelnya nya adalah konsultasi gratis yang daerah lain belum ada di Indonesia selain di Palembang. " Karena dengan kehadiran pemkot Palembang bersama Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berrkeadilan menjadi masyarakat sadar Hukum dan fokus bantuan masyarakat nya yang tidak mampu, " tegasnya.
M. Sigit SH. MH sebagai ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan menjelaskan Yayasan ini sudah tersebar di 18 kecamatan yang ada di kota Palembang dan di support oleh Pemkot Palembang . " Seluruh lapisan masyarakat yang ingin berkonsultasi masalh huukum bisa langsung mendatangi setiap kantor Kecamatan dan disana kami sudah meninggalkan kontak person kami,, karena di PHDM IV merupakan pusat komandonya,"' jelasnya.
Sigit mengutarakan bahwa dalam tahun 2025 Yayasan ini sudah menyelesaikan kasus sebanyak hampir 300 kasus. " Insyaallah kedepannya akan bertambah semakin meluas karena 18 kecamatan yang ada di kota Palembang telah bekerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berrkeadilan, " ungkapnya.
Sebagai penutup pembicaraan Sigit menargetkan semoga kedepan nya, "Masyarakat bisa bertambah cerdas tentang hukum, sadar hukum , edukasi konsultasi bahwa hukum tidak menakutkan, apabila saat kita mengerti hukum apalgi dengan KUHP yang baru ini untuk menempatkan kita di restorasi perdamaian yang dalam hal ini difasilitasi oleh program Pemkot Palembang, " tutupnya.( Agung)
