BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
Lampung - Satuddetik.asia.Com Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-77 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa malam (10/12/2025). Tahun ini, peringatan mengusung tema “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kehadiran Bupati menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memperkuat nilai-nilai HAM, khususnya melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman. Bupati hadir didampingi Kepala Bappeda dan Kabag Hukum Setdakab Pringsewu, bersama para tamu undangan nasional dan kepala daerah dari berbagai wilayah.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menyampaikan laporan kegiatan yang merangkum rangkaian acara Peringatan HAM Sedunia serta hasil Musrenbang HAM Nasional yang sebelumnya berlangsung pada 8–9 Desember 2025. Selanjutnya, dilakukan pembacaan deklarasi hasil Musrenbang HAM.
Menteri HAM RI, Natalius Pigai, dalam sambutannya secara singkat menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai HAM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ia juga menyoroti perlunya solidaritas global dalam isu-isu kemanusiaan dan pentingnya memperkuat komitmen nasional terhadap penghormatan HAM.
Pada kesempatan itu, Menteri Pigai turut menyerahkan rekomendasi hasil Musrenbang HAM kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta memberikan sejumlah penghargaan kepada peserta lomba yang berkontribusi dalam pemajuan HAM. Kementerian HAM juga menganugerahkan Penghargaan Tokoh HAM kepada enam figur nasional yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam perjuangan HAM di Indonesia.
Menanggapi pelaksanaan peringatan ini, Bupati Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa momentum Hari HAM Sedunia menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pelayanan publik yang berperspektif HAM.
> “Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang menghargai martabat setiap warga. Nilai-nilai HAM harus tercermin dalam kebijakan, layanan, dan budaya kerja pemerintah daerah,” ujar Bupati.
Ia berharap rekomendasi Musrenbang HAM dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem pembangunan HAM menuju Indonesia Emas 2045.
( veri )
