.png)
PST Lakukan Aksi Damai di PT SUCOFINDO Desak Agar Memberikan Klarifikasi Terkait Enam Hal
Palembang, -1detik.asia
Puluhan massa Lembaga Pemerhati Situasi Terkini ( PST) yang di nakhodai Dian HS bersama Sekretaris Sukirman dan rombongan mengadakan aksi damai di PT SUCOFINDO Jalan Soekarno Hatta Jum'at ( 31/10 / 25 ).
Dalam aksi damai tersebut Dian HS menyampaikan kedatangannya kali ini memberikan dukungan kepada Sucofindo selaku bagian verifikasi.
"PST menduga ada lahan mangkrak di Kabupaten Banyuasin dalam program peremajaan sawit rakyat, " jelasnya.
Dimana dalam penjelasan perwakilan PT Sukafindo yang diwakili olek Bapak Agus bahwa sudah ada rangkaian verifikasi dari Sukofindo, tapi dari pihak Kami ( PST) masih dianggap lalai.
" Karena pihak Sukofindo menerima data dari kita tidak melakukan konsep ulang terhadap siapa yang menerima bantuan tersebut sehingga terjadinya dugaan lahan mangkrak tersebut yang seharusnya 185 hektar hanya 20 hektar yang terealisasi, serta dugaan lahan fiktif dan yang sangat disesalkan ada yang bukan penerima kebun sawit tapi tetap mendapatkan bantuan, "tegasnya.
Atas dasar inilah, pihaknya meminta Kejati Sumsel untuk segera menurunkan tim penyelidik guna menelusuri potensi dugaan korupsi dan penyalahgunaan biaya pengelolaan pengganti tanaman ( BPDP TA 2019 s/d 2024 ) yang kemungkinan tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Lembaga PST menegaskan akan melakukan aksi damai di Kejati Sumsel apabila tidak ada langkah konkret dan tegas dari instansi terkaait untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
" Arabila dugaan yang kami sampaikan ini benar dan terbukti merugikan negara, mana kami akan turun ke jalan menyuarakan keadilan ini, " Pungkas Sukirman Sekretaris PST.
Pak Agus selaku perwakilan dari PT Sucofindo menyatakan terimakasih bahwa ada pengontrolan sosial secara bersama-sama dan dari pihak sucofindo merasa terbantu.
Lanjut Agus dalam proses pencairan sudah sesuai tupoksi yang ada bahkan, " Dari pihak Sucofindo welcome untuk media kalau ingin tahu proses pencairan sesuai prosedur yang ada, "kata nya.
Adapun tuntutan LSM Pemerhati Situasi Terkini mendesak kepala cabang PT Sucofindo Palembang dan kepala bagian atau seksi verifikasi peremajaan sawit rakyat ( PSR) supaya memberikan klarifikasi terkait :
1.Dugaan kuat PT. sucofindo Palembang terindikasi lalai dalam tugasnya sehingga program PSR di Banyuasin ada ketidaksesuaian antara bantuan dan persyaratan yang harus dipenuhi penerima manfaat.
2.Adanya dugaan mangkrak nya program Peremajaan Sawit Rakyat ( PSR) tahun 2023 di wilayah nya Kabupaten Banyuasin.
3.Indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program PSR tahun 2023 hanya 18 persen pekerjaan yang selesai bahkan ada lahan yang ditanami tanaman bukan sawit tapi tetap dapat bantuan.
4.Program PSR yang dilancarkan di desa Sako Makmur Banyuasin baru terealisasi sekitar 20 hektar dari target luasan 185 hektar.
5.Diduga kuat adanya data fiktip yang berhasil di verifikasi oleh PT sukofindo Palembang meminta kepada kepala Kejati Sumsel untuk turut menyelidiki adanya dugaan korupsi terhadap biaya pengelolaan pengganti darah / BPPD tahun 2019 s/d 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya potensi menimbulkan kerugian negara.
6.Apabila dugaan yang kami sampaikan ada unsur merugikan keuangan negara maka dalam waktu yang dekat
6.Apabila dugaan yang kami sampaikan ada unsur merugikan keuangan negara maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi damai di Kejati Sumsel. ( Agung)
.jpg)
