.png)
Bandar Lampung –Satudetik.asia.Com. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memiliki kapal penyeberangan sendiri. Usulan ini diharapkan masuk dalam APBD 2026 untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mewujudkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” kata Munir, Kamis (14/8).
Ia menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data 2024 menunjukkan, retribusi pelabuhan hanya menyumbang Rp78 juta ke kas daerah. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena pelabuhan berada di bawah kewenangan ASDP.
“Cara paling tepat adalah ikut masuk ke bisnis kapal penyeberangan. Ini konkret dan menguntungkan,” tegas Munir yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Lampung.
Munir optimistis wacana ini dapat terwujud di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela. “Mirza–Ning Jihan pemimpin muda yang progresif dan inovatif. Ini bisa menjadi legacy, apalagi jika lima tahun kepemimpinan nanti berhasil membeli lima kapal,” ujarnya.
Untuk pembiayaan awal, ia mengusulkan kerja sama dengan Bank Lampung untuk menyiapkan uang muka (DP) sekitar Rp40 miliar dari harga kapal Rp200 miliar. Sisanya bisa dilunasi melalui kredit jangka menengah.
“Kepemilikan kapal daerah akan meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Ini langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah,” tandasnya.
Munir berharap seluruh pihak mendukung agar wacana ini masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun depan. “Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” pungkasnya. ( Veri )
