.png)
Muratara
Proses mediasi antara pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja SP.PP-SPSI dengan pihak manajemen PT. Mitra Muratara Sejahtera (PT. MMS) yang dipasilitaskan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muratara. Namun sangat disayangkan, pihak PT. MMS tidak menghadiri mediasi yang dijadwalkan tersebut.Jumat (4/7/2025)
Ketidakhadiran PT. MMS ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap sejumlah pekerja, tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Turut hadir dalam mediasi tersebut, perwakilan dari PD FSP.PP-SPSI Sumsel, tim hukum LKBH SPSI Sumsel, serta PC FSP.PP-SPSI Muratara untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja.
"Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran pihak perusahaan. Ini bukan pertama kali mereka mangkir dari mediasi. Tindakan ini memperkuat dugaan kami bahwa PHK dilakukan tanpa melalui mekanisme yang benar
Cecep Wahyudin, SP Ketua PD FSP. PP-SPSI didampingi Sekretaris Heriyadi dan tim Hukum LKBH-SPSI Jon Heri, SH. MH. CLA, Hendi Romadoni, SH beserta ketua PC. SPPP Muratara bersama 2 orang pekerja yang di PHK dan pihak Disnakertrans sudah menunggu untuk rapat mediasi.
Meski pihak perusahaan tidak hadir, rapat tetap berjalan dipimpin langsung oleh Kabid HI, Syaker dan Jamsos Disnaker Rizaludin, SH. didampingi staff dengan agenda Klarifikasi dan tuntutan.sampai Cecep
Cecep Wahyudin, SP juga mengatakan sangat kecewa atas ketidakhadiran pihak PT. MMS padahal mereka yang meminta penundaan rapat dan menentukan waktu untuk rapat kedua ini.
“Kami sangat kecewa atas tidak hadirnya PT. MMS dalam rapat kedua ini, kami datang jauh-jauh dari Palembang ke Muratara memakan waktu berjam-jam tetapi mereka tidak datang padahal mereka yang meminta rapat ulang,
dalam rapat tersebut pihaknya menuntut yaitu :
1. Pekerja yang di PHK sepihak oleh PT.MMS dapat dipekerjakan kembali, karena PHK tersebut cacat Hukum dan Cacat Prosedur.
2. Jika mereka tetap PHK, maka bayarkan Hak pesangon dan hak lainnya sesuai UU dengan disertai dasar dan bukti yang kuat.
3. Menuntut perusahaan untuk membayar kerugian Inmaterial terhadap pekerja yang di PHK.
“Dalam rapat yang berlangsung kami menuntut 3 poin kepada PT. MMS dan kami harap masalah ini dapat diselesaikan, ” kata Cecep.
Cecep menambahkan, Terkait Dugaan Union Busting / Pemberangusan Serikat Pekerja dan Pencemaran Nama baik serta Perbuatan tidak menyenangkan terhadap 2 pekerja di PHK sepihak kami telah Laporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Sumsel dan Tim Hukum kami akan laporkan segera ke pihak kepolisian.
Dalam perkara ini kami meminta kepada pihak Disnakertrans Kabupaten Muratara untuk berada ditengah bersikap prosedural sesuai UU dan segera menyelesaikan permasalahan ini secara bijaksana.
“Kepada pihak Disnakertrans kami minta tetap berada ditengah dalam penyelesain perkara ini, kami juga tetap membuka ruang komunikasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara baik. Karena berapa kali juga kami berkirim surat untuk mediasi bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan, “pungkas cecep
Sementara itu, Kadisnakertrans Kabupaten Muratara melalui Kabid HI dan Syaker Rizaluddin, SH berjanji akan menindaklanjuti permasalahan ini sesuai Prosedur PHI dan UU dan juga akan menjadwalkan ulang untuk pertemuan Fasilitasi Mediasi ke-3 atau tripartit.
“Kami dari pihak pemerintah berharap pihak-pihak terkait untuk membuka diri menyelesaikan masalah ini sehingga tidak melebar dan sampai ketingkat lebih tinggi,” ucap Rizaludin singkat.
Editor:Holindra
