.png)
Miris, Mesti nya Lia Dapat Bansos, Dimana Hati Nurani Pemerintah
Palembang –1detik.asia
Harapan Lia (34), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Kertapati, Palembang, untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kian memudar. Bersama suami dan tiga anaknya yang masih kecil, Lia menumpang hidup di sebuah rumah kontrakan sempit. Suaminya bekerja sebagai pengamen jalanan dengan penghasilan tak menentu—kadang hanya Rp50 ribu per hari, bahkan pernah pulang dengan tangan kosong.
"Kami pernah sampai menahan lapar, karena memang tidak ada uang sama sekali. Mau beli apa?" lirih Lia saat ditemui wartawan di kediamannya, kamis (31/7).
Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebagian penerima bantuan sosial di wilayahnya. Lia menyebut, sejumlah nama yang ia ketahui justru hidup dalam kondisi jauh lebih baik. "Kalau dibandingkan kehidupan kami dengan mereka, ibarat bumi dengan langit," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Lia mengaku pernah disurvei oleh tim Program Keluarga Harapan (PKH) beberapa tahun lalu. Namun hingga kini, tak ada kelanjutan atau kejelasan. "Sudah bertahun-tahun cuma disurvei, habis itu tak ada kabar. Seolah-olah cuma isapan jempol. Kami seperti dianggap tak ada," katanya kecewa.
Merasa tak punya lagi tempat mengadu, Lia kini menggantungkan harapannya kepada salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Firmansyah Hakim, SH. Ia berharap, wakil rakyat itu bisa menindaklanjuti persoalan bansos yang menurutnya tidak berpihak kepada masyarakat miskin seperti dirinya.
"Kami mohon kepada Bapak Firmansyah agar segera turun tangan. Tolong panggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran PKH di wilayah Kertapati ini. Tanyakan datanya, pertanggungjawabannya, supaya semua transparan. Ini uang negara, bukan uang pribadi," tegas Lia.
Lia juga mendorong agar DPRD membentuk tim khusus yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi para penerima bantuan sosial secara menyeluruh. "Kalau memang ada yang hidupnya mapan tapi masih dapat bantuan, tolong datanya dievaluasi dan diputus. Masih banyak warga yang lebih pantas," ujarnya.
Menurut Lia, banyak data yang masuk ke dalam sistem berasal dari laporan-laporan di tingkat bawah yang belum tentu akurat. Ia menuding, dalam proses penentuan penerima bantuan masih kerap terjadi praktik pilih kasih. "Kalau tidak ada hubungan emosional atau kedekatan, ya tidak masuk data," katanya.
Lia berharap, melalui pemberitaan ini suaranya bisa sampai ke telinga para pengambil kebijakan. "Kami tidak minta lebih. Cuma ingin diperlakukan adil. Jangan terus merasa kecil dan diabaikan di tanah sendiri.
Ditempat terpisah, Firmansyah Hakim, SH Anggota DPRD Sumsel 1 Komisi 5 Fraksi Nasdem Dikonfirmasi awak media, mengatakan ,Data warga yang tidak mampu yang layak menerima bantuan segera dikumpulkan akan serahkan Ke Kantor Lurah.
"Data warga segera kumpulkan, serahkan di Pak Lurah," Tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Agus Rizal menanggapi hal ini menyarankan berkoordinasi Dengan Kepala Bidang PJS.
"Untuk Detail dan Teknis Koordinasi sama Kabid PJS," Jawabnya singkat. (Rills / Agung)
