.png)
Pemerintah Kota (Pemko) Pematang siantar, mempersiapkan kegiatan pasar murah, yang rencananya dipusatkan di Lapangan Adam Malik, Pasar murah yang rencananya, akan dilaksanakan di minggu ketiga Juli 2025, sebagai upaya intervensi harga beras,
yang terus naik di pasaran.
Rapat persiapan pasar murah , digelar di Kantor Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematang siantar, Kamis 10/07/2025, pagi, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan SE MM, dari Bulog Cabang Pematang siantar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang siantar, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan dari Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB).
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematang siantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP memaparkan kenaikan harga bahan pokok, di dua pasar tradisional di Kota Pematang siantar, yaitu Pasar Horas dan Pasar Dwikora, dalam dua pekan terakhir, diketahui, harga beras tersebut, mengalami kenaikan terus-menerus.
Menyikapi harga beras yang terus naik, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang mengatakan, Pemko Pematang siantar, akan melakukan intervensi dengan menggelar pasar murah atau pun, Gerakan Pangan Murah (GPM), termasuk untuk pengendalian inflasi.
Diputuskan, pasar murah, akan digelar di minggu ketiga Juli 2025, atau bersamaan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan Cadangan, Beras Pemerintah (CBP).
Penyaluran beras CBP bagi keluarga kurang mampu, biasanya dilaksanakan di Kantor Pos, nah, kita menggelar pasar murah, di Lapangan Adam Malik, kata Junaedi, serayaNya.
Menambahkan beras medium, di pasar murah akan ditawarkan sesuai harga pembelian, dari Bulog, yaitu kemasan isi 5 kilogram.
Dalam rapat juga diputuskan, akan disediakan 800 karung beras untuk 8 kecamatan. Warga yang bisa membeli, yakni masyarakat umum, kecuali ASN, TNI-Polri, dan pensiunan.
Sedangkan pembelian, kata Junaedi, sebaiknya menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan.
Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Juga salah satu upaya, dalam percepatan akses keuangan daerah, dan merupakan indikator akses keuangan daerah, yg tercantum dalam Rencana Pembangunan, Jangka menengah nasional (RPJMN), dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, tersebut.
(Donny)
