.png)
1.Detik.Asia.Com Lampung Tengah-Gonjang ganjing pergeseran pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) kian hangat, dampaknya, faksi-faksi dari beberapa kalangan pejabat muncul. Apakah Pemkab Lamteng sedang berbenah?
Paska dilantik 4 (empat) bulan sebagai kepala daerah Lamteng, pemerintah Ardito dan Koheri bergerak dinamis. Dengan jargon ‘berbenah’, keduanya nyaris tidak bergeming dengan berbagai isu perkembangan daerahnya, kecuali pergerakan intrik jabatan. Dari posisi tertinggi Aparatur Sipil Negera (ASN) yang dikomandoi seorang Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor hingga Kabag pun kini dimainkan.
Berbenah” yang sempat digaungkan saat kampanye, kini dipertanyakan maknanya. Apakah ini bentuk pembenahan birokrasi demi pelayanan? Atau sekadar distribusi kekuasaan dan balas jasa politik?
Dihimpun dari berbagai sumber, asumsi liar pun marak, strategi penyusunan jabatan adalah hak preogratif bupati. Namun tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai salah satu ajang balas budi tak perduli dengan program dan janji masa kampanye.
Alhasil, Pejabat terbelah, berbenah hanya tinggal kata, janji berserak di udara, rakyat menanti tanpa suara.
Bupati yang memiliki suara mutlak dalam penyusunan kabinet, dengan mengutus ‘orangnya’ terus bergerilya mencari suara ditingkat eselon II dan III. Dan tidak sedikit akhirnya yang sudah berjuang dalam meniti karier sebagai ASN pun tersingkir karena ‘kalah’ dalam lobi-lobi.
Sementara itu, wakil bupati Komang Koheri yang dirasa membisu sejak awal dilantik kini menjadi tambatan pejabat yang tersingkir dalam mencari suaka perlidungan dari pergeseran jabatan. Kendati keduanya membantah akan hal itu, namun pergesekan dan pergeseran kekuatan dikalangan ASN terus menghangat.
Yang perlu menjadi perhatian kepala daerah bukan siapa mau dikasih jabatan apa, tapi setidaknya ada empat hal yang pasti dikeluhkan masyarakat dengan kepemimpinan baru. Pertama adalah Infrastruktur, kondisi jalan yang rusak atau belum diperbaiki sering menjadi perhatian utama. Kedua, Kualitas layanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan menjadi sorotan masyarakat. Ketiga, masyarakat menginginkan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Dan yang terakhir adalah Ketersediaan lapangan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal menjadi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar MD Rizani, Direktur Masyarakat Transparansi Lampung (Matala).
Penulis Prahmono chk
