.png)
.jpeg) |
Rakyat Takabonerate Desak Evaluasi Balai Taman Nasional, LIRA Soroti Dugaan Permainan Izin |
Selayar, 1detikasia – Desakan keras datang dari masyarakat Takabonerate terkait keberadaan Balai Taman Nasional Takabonerate. Sebuah petisi yang beredar luas menuntut adanya peninjauan ulang terhadap pengelolaan kawasan konservasi tersebut, yang dinilai belum membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga yang tinggal di dalam kawasan taman nasional itu.
Perwakilan pemuda kawasan Suharjo, Muna, menegaskan bahwa Taman Nasional Takabonerate tidak bisa disamakan dengan taman nasional lainnya. “Di sini ada desa, ada masyarakat. Keberadaan taman nasional harusnya membawa manfaat langsung untuk masyarakat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Ia menambahkan, program pemberdayaan yang dijalankan selama ini dinilai belum tepat sasaran. Aktivitas nelayan dan pengusaha lokal justru dipersulit dengan regulasi perizinan, sementara masyarakat berharap akses usaha tetap dibuka dengan tetap menjaga prinsip konservasi. “Edukasi ramah lingkungan penting. Tapi kalau masyarakat tidak sejahtera, ujung-ujungnya bisa anarkis. Laut dan karang bukan cuma dilihat dan dijaga, tapi juga harus bisa dimanfaatkan dengan cara berkelanjutan," tambahnya.
Sorotan lebih tajam datang dari Wakil Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Selayar, yang menanggapi persoalan ini. Ia menyebut bahwa masyarakat nelayan seharusnya dibina dan difasilitasi dalam mendapatkan izin, bukannya dipersulit.
"Ada dugaan kuat, pengelola taman nasional lebih memudahkan pihak luar untuk menangkap ikan, sementara masyarakat lokal dihambat dengan dalih perizinan. Pertanyaannya, berapa setoran orang luar itu ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Selayar?" tegas Wakil Bupati LIRA dalam keterangannya.
Ia menilai, bila kondisi ini dibiarkan, maka akan memperlebar kesenjangan sosial di kawasan Takabonerate dan mengancam stabilitas konservasi itu sendiri. "Konservasi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat, bukan malah menyisihkan mereka dari tanah dan laut mereka sendiri," pungkasnya.
Petisi yang dimotori rakyat Takabonerate kini terus bergulir dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan LSM lokal, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Takabonerate.
