masukkan script iklan disini
Jakarta - 1detik.asia - Presiden Republik Indonesia Ke-8 Bpk Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing atau menunjuk pihak ketiga untuk mengurus pekerja di sebuah perusahaan.
Adapun kajian penghapusan skema kerja outsourcing diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, ketika skema outsourcing resmi dihapus, perusahaan wajib mematuhi aturan tersebut.
Noel mengatakan,"Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,"pungkasnya saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
Noel menyebut ada beberapa hal teknis yang perlu dikaji lebih dalam untuk menghapus skema tersebut.
Noel pun menunggu hasil kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) terkait hal itu.
Noel mengatakan,"Ya, kan itu pesan itu pasti ada hal lain yang sangat teknis yang harus dikerjakan.
Presiden Prabowo mencanangkan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia.
Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.
Melalui kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) Prabowo berencana menghapus skema kerja outsourcing yang akan dikaji.
Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan,"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita ingin menghapus outsourcing," dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
Namun demikian, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Menurut prabowo, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.
Pasalnya, jika para investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para buruh terancam kehilangan pekerjaannya.
Prabowo mengatakan,"Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja.
.jpg)
