Www.1Detik.Asia | Musi Banyuasin, – Merebaknya dugaan intervensi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam proyek Pokok Pikiran (Pokir) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu aksi demonstrasi dari Aliansi LSM dan Ormas Bersatu cabang Muba. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Pemda Muba, Kamis (8/5/2025).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Deskar, menyoroti maraknya intervensi DPRD terhadap OPD dalam pelaksanaan proyek Pokir. Ia menyebut bahwa banyak kegiatan yang telah diarahkan langsung oleh anggota dewan, termasuk penunjukan pelaksana proyek, yang seharusnya menjadi ranah eksekutif.
"Intervensi seperti ini jelas membuat OPD tidak bisa bekerja secara profesional. Akibatnya, banyak temuan dari BPK maupun LSM. Bahkan audit BPK atas kegiatan tahun 2024 belum juga rampung karena kondisi ini," tegas Deskar.
Deskar mendesak Bupati Musi Banyuasin, H.M. Toha, SH, untuk menghentikan praktik intervensi yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa jika praktik ini terus dibiarkan, pihaknya akan menganggap ada indikasi persengkongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif.
"Pak Bupati jangan mau diintervensi oleh siapapun. Jika ingin Muba Maju Lebih Cepat, maka tegakkan integritas dan bersihkan birokrasi dari kepentingan politik," ujarnya lantang.
Dalam aksi tersebut, massa juga kembali menuntut kejelasan terkait aksi sebelumnya mengenai buruknya pelayanan di RSUD Sekayu. Mereka kecewa karena hingga kini tidak ada tindakan tegas dari Bupati terhadap Direktur RSUD.
"Kami kecewa. Hingga hari ini tidak ada tindakan nyata dari Bupati soal pelayanan RSUD Sekayu. Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan," kata Deskar menutup orasinya.
Aksi sempat dijadwalkan untuk audiensi dengan Wakil Bupati melalui perantara Alamsyah (Ustadz Coi), namun pertemuan tersebut batal dan peserta aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib.
( Rizki singgih )
--
