Muratara — Tanggapan Plt Kepala Dinas PUPR Muratara, Salahudin, ST., atas pemberitaan terkait kerusakan Jembatan Sungai Awi di Kecamatan Rawas Ulu menuai respons keras dari kalangan insan pers lokal. Pasalnya, pernyataan tersebut disampaikan eksklusif melalui salah satu media tertentu, dan dinilai memicu fragmentasi di tubuh pers Muratara.
Dalam wawancara yang dipublikasikan Rabu (30/4/2025), Salahudin menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di Jembatan Sungai Awi hanyalah pada bagian minor atau di luar struktur utama. Ia menyebut, proyek senilai hampir Rp6 miliar itu masih dalam masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab pihak penyedia, CV Annisa Bersinar Sejahtera.
“Pihak penyedia sudah kami minta untuk segera memperbaiki. Mereka sudah menyatakan siap, dan kita pastikan itu dilakukan,” ujar Salahudin, sebagaimana dikutip dari salah satu media daring.
Namun yang menjadi sorotan bukan hanya isi pernyataannya, melainkan cara komunikasi publik yang dianggap eksklusif dan tidak merangkul semua insan pers secara adil.
Sejumlah wartawan lokal mempertanyakan sikap Plt Kadis yang hanya menjawab lewat satu media, padahal informasi menyangkut kepentingan publik semestinya disampaikan secara terbuka kepada semua kanal informasi.
“Ini bukan soal siapa yang diberi wawancara duluan, tapi soal transparansi. Ketika informasi publik disampaikan secara sepihak, itu berpotensi menciptakan ruang konflik dan kesan adu domba,” ujar salah satu jurnalis senior di Muratara yang enggan disebutkan namanya.
Kegeraman insan pers makin menguat ketika isu ini dianggap sebagai upaya meredam sorotan terhadap mutu pekerjaan infrastruktur yang dibiayai APBD. Dalam catatan LPSE Kabupaten Muratara, proyek pembangunan Jembatan Sungai Awi senilai Rp5.918.124.447,52 itu ditenderkan pada 2024 dan rampung akhir tahun lalu.
Kritik dari jurnalis independen justru datang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proyek publik yang menggunakan dana rakyat. Namun ketika kritik dijawab secara sepihak, ruang independensi dan kebebasan pers terasa dipersempit.
Persatuan insan pers di Muratara kini mendesak agar setiap pejabat publik, termasuk di jajaran PUPR, menghormati prinsip keterbukaan informasi dan tidak menjadikan media sebagai alat klarifikasi eksklusif.
“Kalau klarifikasi diberikan secara terbuka dan profesional, kita siap menyampaikan dengan proporsional. Tapi kalau hanya bicara lewat media tertentu, itu bukan tradisi pers yang sehat,” kata jurnalis lainnya.
Dalam situasi ini, semestinya Plt Kadis PUPR Muratara tidak hanya menjawab isu teknis soal kerusakan jembatan, tapi juga menjawab keresahan wartawan yang berjuang menjaga integritas profesi demi publik Muratara.
.jpg)
