SENGKANG, SULSEL - Kondisi fisik sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berada di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan terkesan tidak maksimal, baik yang menggunakan anggaran APBN, Provinsi maupun APBD.
Salah satu pekerjaan proyek yang disinyalir kurang maksimal yakni, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan, ruas Botto Dongga - Benceng Benceng di Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Pelaksana Proyek tersebut CV.Hasten, Supervisi PT. Widya Sarana Consultant, dengan sumber Dana( DAK), Volume kerja 2700 M X 4, 5 M, Nilai Kontrak rp.7.352.074.356 tahun 2023.
Hasil Akhir dari pekerjaan ini di duga kuat dikerjakan oleh pihak kontraktor tampa mengedepankan mutu dan kualitas.
Ketua LSM Pemantau Kinerja Pemerintah - Masyarakat ( LSM PKP-M), Andi Baso Juli,S.H, mengatakan disinyalir dari item paket pekerjaan proyek sangat patut dipertanyakan segi mutu kwalitasnya.
" Tentu kami anggap perlu dan penting dipertanyakan kepada dinas PUPR Terkait pekerjaan proyek ruas botto dongga ini, apa hasil uji lab nya sebab fakta dilapangan ditemukan keretakan dimana-mana". Ucap Andi Baso kepada awak Media 1detik.
Selain itu, Ketua LSM PKP-M berharap Aparat Penegak Hukum, baik dari Tim Unit Tipikor Polres Wajo dan Kejaksaan Negeri Wajo, memberikan tindakan tegas kepada pihak kontraktor yang terindaksi mark up sehingga merugikan keuangan negara.
"Ini kami harap pihak APH bisa melihat kondisi ini dan melakukan pemeriksaan dan menindak tegas pihak kontraktor apabila di temukan sesuatu hal dalam pekerjaannya ada sesuatu hal yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Tentu hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan kesan baik, untuk tidak main- main dengan tanggung jawabnya". Lanjutnya, kamis (11/01/2024).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Andi Pameneri, sudah perintahkan PPK untuk menyampaikan ke pihak penyedia untuk melakukan perbaikan.
" Untuk ruas ini sdh kami perintahkan ke PPK untuk tindak lanjuti, terkait pemeliharaan sudah di sampaikan ke penyedia untuk mengadakan perbaikan di beberapa titik yang rusak. " Ucap Kadis PU
Namun, Yasser selaku PPK dan Ari Betta selaku Kepala Laboratorium PUPR, yang sudah berapa kali dihubungi, belum memberikan tanggapannya dan terkesan acuh dengan konfirmasi Media.
Begitupun dengan Komisi 3 DPRD kabupaten wajo, yang dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, kamis (10/01/2024), juga tidak memberikan tanggapannya.
Dari beberapa pihak yang di konfirmasi tampa respon menguatkan dugaan adanya sesuatu hal yang tidak beres dalam pekerjaan proyek ini.
.jpg)
