.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut positif peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polres Sukabumi. Program tersebut diharapkan menjadi terobosan dalam memperluas akses informasi lowongan pekerjaan sekaligus memberantas praktik pungutan liar (pungli), percaloan, dan permainan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Peluncuran program Poliran dilaksanakan secara nasional oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh jajaran Polres Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari Aula Mapolres Sukabumi, Palabuhanratu.
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Polri yang dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan pengangguran.
Menurut Andreas, kesempatan memperoleh pekerjaan merupakan hak masyarakat yang harus dibuka secara adil tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan para pencari kerja. Karena itu, keterlibatan kepolisian diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan iklim rekrutmen yang sehat dan profesional.
Ia mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi agar turut berkomitmen mencegah praktik pungli dalam penerimaan karyawan.
"Saya meminta perusahaan dan pihak terkait ikut mencegah pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja," demikian penegasan Andreas.
Selain itu, Andreas meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi memperkuat koordinasi dengan kepolisian serta seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Sinergi tersebut dinilai penting agar informasi lowongan pekerjaan dapat tersampaikan secara luas, mekanisme penerimaan tenaga kerja semakin terbuka, serta masyarakat memperoleh kesempatan yang sama sesuai kompetensi dan persyaratan perusahaan.
Dukungan terhadap program Poliran juga ditegaskan Kapolres Sukabumi, AKBP Benny Cahyadi. Ia menyebut program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial, khususnya masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Melalui Poliran, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun perusahaan apabila menemukan indikasi praktik percaloan, permainan penerimaan karyawan, hingga pungutan liar.
Kapolres menegaskan, setiap laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak janji-janji oknum yang menawarkan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk meloloskan seseorang menjadi karyawan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pekerjaan melalui prosedur resmi, berdasarkan kemampuan, kualifikasi, dan kebutuhan perusahaan, bukan melalui kedekatan maupun transaksi ilegal.
Sebagai bentuk implementasi program, sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Beberapa perusahaan yang terlibat di antaranya PT Sun Suka Abadi, PT Gunung Salak, PT Dasan Pan Pacific Indonesia, PT Lidya Sola Gracia, PT Asaba Land, dan PT Busana Indah Global.
Selain melibatkan dunia industri, program ini juga didukung lembaga pelatihan kerja (LPK) lokal untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kesiapan calon tenaga kerja sebelum memasuki dunia kerja.
Keterlibatan perusahaan dan lembaga pelatihan tersebut menjadi bagian penting dalam mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi sumber daya manusia lokal.
Sebab, persoalan ketenagakerjaan bukan hanya menyangkut ketersediaan lowongan, melainkan juga kesesuaian kompetensi calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan.
Oleh karena itu, keberadaan Poliran diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi lowongan pekerjaan semata, tetapi berkembang menjadi sarana kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, kepolisian, perusahaan, dan lembaga pelatihan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran dari sebelumnya 7,20 persen menjadi 7,11 persen.
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, menyampaikan bahwa program Poliran diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.
Pemerintah daerah menargetkan tingkat pengangguran tersebut dapat kembali ditekan hingga mencapai 6 persen pada 2027.
Target tersebut tentu membutuhkan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, mengingat tantangan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga kualitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan, serta perlindungan terhadap hak-hak calon pekerja.
Program Poliran diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mencapai target tersebut melalui keterbukaan informasi dan pengawasan proses rekrutmen.
Kehadiran program Poliran menjadi momentum penting untuk membangun sistem penerimaan tenaga kerja yang lebih bersih dan berkeadilan di Kabupaten Sukabumi.
Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari peluncuran maupun banyaknya perusahaan yang menyatakan dukungan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh akses pekerjaan, bagaimana proses seleksi dilaksanakan, serta apakah praktik pungli dan percaloan dapat dicegah secara nyata.
Pemerintah daerah bersama kepolisian perlu memastikan adanya pengawasan berkelanjutan, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta keterbukaan informasi mengenai persyaratan dan tahapan penerimaan karyawan.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi kerja dengan meminta sejumlah uang atau imbalan tertentu.
Pada akhirnya, kesempatan kerja harus menjadi ruang yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa beban pungutan ilegal.
Melalui sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja, program Poliran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
