.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, memasuki babak lanjutan. Polres Sukabumi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim kini tengah mematangkan proses penyidikan untuk menentukan status hukum empat anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik, menyusul kondisi korban yang dilaporkan mengalami cedera serius berupa patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut setelah diduga mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Firman Riyadul Jannah, menyampaikan bahwa proses penanganan perkara terus berjalan secara intensif dan terukur. Penyidik saat ini telah melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan serta melengkapi alat bukti yang diperlukan.
Menurut Firman, laporan polisi telah diterima sejak Oktober 2026 setelah pihak keluarga korban secara resmi melaporkan peristiwa tersebut.
Penyidik kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), melengkapi hasil visum et repertum dari RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan sejumlah saksi dari lingkungan sekolah.
Saksi yang telah dimintai keterangan di antaranya wali kelas korban, wali kelas pihak terlapor, hingga wakil kepala sekolah. Pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga terlibat juga telah dilakukan dengan pendampingan orang tua masing-masing.
"Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH," ungkap Ipda Firman Riyadul Jannah, Rabu (11/11/2026).
Rencana penetapan status terhadap empat anak tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perkembangan perkara. Namun, proses tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polres Sukabumi menegaskan bahwa penanganan perkara tidak dilakukan secara terburu-buru. Penyidik harus memastikan setiap keterangan, bukti medis, dan fakta yang ditemukan di lapangan memiliki keterkaitan yang jelas dalam konstruksi hukum perkara.
Firman menjelaskan, proses penyidikan membutuhkan ketelitian karena terdapat sejumlah tahapan klarifikasi yang harus diselesaikan, termasuk pemeriksaan pihak sekolah.
Salah satu kendala yang sempat memengaruhi jadwal pemeriksaan adalah kepala sekolah yang sedang menjalani cuti melahirkan sehingga proses klarifikasi berjenjang mengalami penyesuaian.
Selain itu, penyidik juga memperhatikan kondisi pemulihan korban sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan agar keterangan yang diperoleh dapat diberikan dalam kondisi yang memungkinkan.
Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan medis menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap dampak fisik yang dialami korban.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, korban berinisial AI (12) dilaporkan mengalami patah tulang ekor serta pergeseran tulang lutut setelah peristiwa yang diduga melibatkan kekerasan fisik oleh rekan sekolahnya.
Penyidik telah melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti.
Meski demikian, hubungan antara tindakan yang dilaporkan, pihak-pihak yang terlibat, dan akibat medis yang dialami korban tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan secara menyeluruh.
Hal ini penting agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga menjamin hak korban memperoleh keadilan dan perlindungan.
Mengingat seluruh pihak yang terlibat masih berusia anak-anak, Polres Sukabumi menyatakan penanganan perkara mengedepankan prinsip perlindungan anak dan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pendampingan psikososial.
Menurut Firman, korban maupun anak-anak yang dilaporkan terlibat tetap memiliki hak yang wajib dilindungi selama proses hukum berlangsung.
Penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan penanganan tindak pidana yang melibatkan orang dewasa. Karena itu, seluruh tahapan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, lanjut Firman, memberikan perhatian terhadap perkembangan perkara tersebut dan menginstruksikan jajarannya agar bekerja secara profesional, transparan, serta berkeadilan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa, 29 September 2026, di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Insiden diduga berlangsung pada jam istirahat menjelang pelaksanaan salat Zuhur.
Korban AI yang saat itu masih berusia 12 tahun diduga mengalami tindakan kekerasan fisik berupa benturan dan tendangan pada bagian pinggul serta sendi oleh rekan sekolahnya.
Dampak kejadian tersebut dilaporkan cukup serius hingga korban mengalami cedera pada bagian tulang ekor dan lutut.
Setelah kejadian, keluarga korban kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi kepada kepolisian pada pertengahan Oktober 2026.
Kini, perkara tersebut tengah ditangani penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi.
Sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan diri. Setiap dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan perlu ditangani secara serius, baik melalui mekanisme perlindungan anak maupun proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Publik kini menunggu hasil gelar perkara dan perkembangan penanganan terhadap empat anak yang disebut dalam proses penyidikan tersebut.
Di sisi lain, keluarga korban tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan kepastian atas peristiwa yang dialami anaknya.
Polres Sukabumi diharapkan dapat menuntaskan penyidikan secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas seluruh anak yang terlibat.
Sebab, dalam perkara yang melibatkan anak, keadilan bagi korban harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
