Banjir Lumpur Terjang SDN 2 Cimanggu, Dugaan Dampak Cut and Fill Dan Penyempitan Sungai Jadi Sorotan

BUTUH BANTUAN HUKUM ?

 

Sukabumi – 1detik.asia

Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 menyisakan pemandangan memilukan bagi masyarakat Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya. Di tengah momentum mengenang jasa para pejuang bangsa, warga justru dihadapkan pada bencana banjir yang membawa material lumpur, bebatuan, dan air deras hingga melumpuhkan lingkungan SDN 2 Cimanggu.

Peristiwa tersebut bukan sekadar mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan kegiatan pendidikan. Halaman sekolah yang sebelumnya menjadi tempat aktivitas siswa kini tertutup material lumpur dan bebatuan. Sejumlah fasilitas sekolah terdampak, sementara ruang belajar yang semestinya menjadi tempat anak-anak menimba ilmu harus menghadapi kondisi memprihatinkan.

Bencana ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kondisi lingkungan di sekitar sekolah, terutama terkait aktivitas pekerjaan pematangan lahan atau cut and fill yang diduga berkontribusi terhadap perubahan kontur tanah dan aliran air di kawasan tersebut.

Berdasarkan keluhan dan dugaan warga setempat, banjir yang menerjang kawasan SDN 2 Cimanggu diduga berkaitan dengan aktivitas cut and fill proyek di sekitar lokasi. Perubahan kontur tanah disinyalir memengaruhi arah aliran air permukaan, sementara kondisi sungai yang diduga mengalami perubahan bentuk dan penyempitan dinilai memperbesar risiko luapan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Sebab, perubahan bentang alam tanpa pengendalian limpasan air yang memadai dapat meningkatkan risiko erosi, sedimentasi, hingga banjir di kawasan permukiman dan fasilitas umum.

Material lumpur dan bebatuan yang terbawa arus hingga memasuki lingkungan sekolah menjadi indikasi bahwa persoalan ini tidak cukup ditangani hanya dengan membersihkan sisa banjir. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi drainase, badan sungai, kontur lahan, serta sistem pengendalian air di lokasi proyek.

Meski demikian, penyebab pasti banjir harus dipastikan melalui kajian teknis dan pemeriksaan lapangan oleh instansi berwenang. Dugaan keterkaitan aktivitas proyek dengan bencana tersebut perlu diuji secara objektif agar penentuan tanggung jawab tidak hanya didasarkan pada asumsi maupun saling tuding.

Dampak paling memprihatinkan dari kejadian ini dirasakan oleh para siswa SDN 2 Cimanggu. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar justru terdampak material banjir.

Selain lingkungan sekolah yang tertutup lumpur, kondisi ruang kelas, buku pelajaran, perlengkapan belajar, serta fasilitas pendukung lainnya perlu segera diperiksa untuk memastikan tingkat kerusakan dan keamanan penggunaannya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi perlu segera melakukan pendataan dan penilaian kondisi bangunan sekolah. Apabila ruang belajar belum dinyatakan aman, perlu disiapkan solusi sementara agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi dan proses pembelajaran tidak terhenti terlalu lama.

Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kerusakan fasilitas biasa. Ketika sekolah terdampak bencana yang diduga berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama.

Di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni dugaan saling lempar tanggung jawab antara PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam.

Kedua perusahaan tersebut menjadi sorotan warga menyusul dugaan keterkaitan aktivitas proyek di sekitar lokasi dengan kondisi lingkungan yang terdampak banjir.

Warga membutuhkan kejelasan mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan di lapangan, siapa pelaksana kegiatan cut and fill, siapa yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan lahan, serta bagaimana pembagian tanggung jawab apabila ditemukan kerusakan akibat aktivitas proyek.

Jika benar terdapat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan maupun sistem pengendalian air, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus melakukan langkah pemulihan dan penanganan kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pernyataan saling menunjuk. PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai keterlibatan masing-masing perusahaan, perizinan kegiatan, pelaksanaan pekerjaan, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk menangani dampak banjir.

Hingga berita ini disusun, diperlukan konfirmasi langsung dari kedua perusahaan terkait dugaan tersebut agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Sorotan masyarakat juga mengarah pada langkah penertiban yang sebelumnya disebut telah dilakukan oleh Satpol PP bersama Dinas Tata Ruang/Permukiman.

Upaya penyegelan yang sempat dilakukan kini menjadi perhatian warga. Mereka mempertanyakan efektivitas tindakan tersebut, terutama apabila setelah penertiban masih terdapat aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

Penyegelan seharusnya tidak berhenti sebagai tindakan administratif atau sekadar simbol penertiban. Harus ada pengawasan lanjutan, pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta evaluasi terhadap dampak kegiatan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu menjelaskan secara terbuka status penyegelan, dasar hukum tindakan tersebut, objek kegiatan yang ditertibkan, serta apakah aktivitas proyek telah dihentikan atau masih diperbolehkan berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya. Terlebih, dampak yang dipersoalkan menyangkut fasilitas pendidikan, lingkungan permukiman, dan keselamatan masyarakat.

Peristiwa di Kampung Ciangsana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi mengubah bentang alam dan sistem aliran air.

Ada beberapa hal mendesak yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap lokasi cut and fill, termasuk kondisi kontur tanah, drainase, dan badan sungai.
2. Memastikan apakah terjadi penyempitan, perubahan alur, atau pendangkalan sungai yang berkontribusi terhadap luapan air.
3. Memeriksa dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan kegiatan proyek.
4. Mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan pengelolaan kawasan.
5. Membersihkan material lumpur dan bebatuan serta memulihkan fasilitas SDN 2 Cimanggu.
6. Memastikan keamanan bangunan sekolah sebelum kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
7. Mengevaluasi efektivitas tindakan penyegelan dan pengawasan oleh instansi terkait.
8. 
   

Langkah tersebut penting agar penanganan tidak hanya bersifat sementara. Sebab, tanpa pembenahan sistem aliran air dan pengendalian lingkungan, risiko kejadian serupa dapat kembali mengancam masyarakat ketika hujan deras terjadi.

Bencana yang menerjang SDN 2 Cimanggu menjadi peringatan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus memperhitungkan aspek keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.

Pembangunan memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga, merusak fasilitas pendidikan, ataupun mengabaikan fungsi sungai sebagai jalur alami aliran air.

Masyarakat Kampung Ciangsana berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar janji. Mereka membutuhkan tindakan nyata, kejelasan tanggung jawab, serta jaminan bahwa lingkungan tempat tinggal dan sekolah anak-anak mereka kembali aman.

Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Jangan pula sampai kepentingan masyarakat kalah oleh polemik antarpihak yang belum memberikan kejelasan.

Kini publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk membuka fakta, memastikan penyebab banjir melalui pemeriksaan teknis, dan menindak pihak yang terbukti melanggar.

Sebab, ketika fasilitas pendidikan menjadi korban, yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan sekolah, melainkan keselamatan dan masa depan generasi penerus bangsa.