.png)
LBKI Sumsel Resmi Dilantik, 2.000 Warga Miskin Bakal Dapat Sembako Gratis
PALEMBANG –1detik.asia
Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (LBKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) secara resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Pimpinan Pengurus Lembaga (PPL) untuk masa jabatan 2026-2031.
Acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Bina Praja, Komplek Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, pada hari Sabtu, 19 September 2026.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LBKI, R. Asep Sucipto, menegaskan bahwa kehadiran LBKI di Bumi Sriwijaya tidak semata-mata berkutat pada urusan advokasi dan perlindungan konsumen. Lebih dari itu, LBKI diarahkan untuk menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam menggerakkan program-program yang bersifat sosial dan pemberdayaan ekonomi warga.
*Program Menyentuh Langsung Warga*
Menurut Asep, berbagai program kerja yang telah dirancang LBKI sangat dekat dengan kebutuhan harian masyarakat. Program tersebut meliputi aksi sosial, distribusi bantuan sembako, kegiatan donor darah, bantuan bibit untuk budidaya ikan, hingga bantuan untuk sektor peternakan.
“LBKI merupakan lembaga yang membantu melaksanakan program kerja bersama pemerintah daerah. Di antaranya bantuan sosial dan kegiatan kemasyarakatan seperti donor darah, bantuan ikan, bantuan peternakan dan bantuan sembako,” ungkap Asep saat sambutan.
Ia menambahkan, seluruh program tersebut akan terus dimatangkan dan diperluas implementasinya di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Salah satu program yang akan segera direalisasikan adalah *nikah massal dan sunatan massal gratis* yang dijadwalkan berlangsung pada *Oktober 2026*.
Program nikah massal ini ditujukan secara khusus untuk pasangan yang sudah sah menikah secara agama atau siri, namun belum mengantongi dokumen resmi negara berupa buku atau akta nikah.
“Untuk nikah massal ini dibuka bagi masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki surat nikah. Banyak orang tua zaman dulu yang menikah tetapi belum memiliki dokumen resmi. Itu yang akan kita bantu,” jelasnya.
*Bantu Ekonomi Kerakyatan*
Asep menekankan bahwa kegiatan LBKI bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas. Lembaga ini memiliki visi untuk mengangkat perekonomian masyarakat kecil melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyatanya adalah program bantuan budidaya ikan. Jika warga memiliki kolam kosong yang belum terisi karena keterbatasan biaya, maka LBKI akan hadir memberikan bantuan.
“Kalau punya kolam tetapi tidak punya ikan, nanti kami bantu. Masyarakat akan mendapatkan ikan sekaligus pendampingan dan pakan. Untuk penjualannya nanti diserahkan kepada pemilik kolam,” kata Asep.
Skema bantuan tersebut, lanjut dia, akan dijalankan dengan menggandeng dinas-dinas terkait, khususnya dinas yang membidangi perikanan dan peternakan. Seluruh bantuan diberikan *secara cuma-cuma* dengan tujuan agar masyarakat memiliki sumber pendapatan tambahan dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Selain sektor perikanan, LBKI Sumsel juga memprioritaskan penyaluran bantuan paket sembako bagi warga prasejahtera. Untuk tahap awal tahun ini, LBKI menargetkan *sekitar 2.000 warga* di Kota Palembang dan beberapa kabupaten/kota lain di Sumsel akan menerima bantuan tersebut.
“Program pertama yang akan kami fokuskan adalah bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu. Tahun ini targetnya sekitar 2.000 warga,” ujarnya.
*Buka Bantuan Modal Usaha*
Asep menceritakan, LBKI sudah mulai berkiprah di Sumatera Selatan sejak tahun 2022 lalu. Secara nasional, jumlah anggota LBKI telah mencapai sekitar 5.000 orang, dengan rincian sekitar 3.000 orang di antaranya merupakan anggota yang ada di Sumatera Selatan.
Ke depan, LBKI juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro namun terkendala masalah permodalan.
Warga yang memiliki warung kecil, usaha rumahan, atau UMKM yang kekurangan modal dapat mengajukan permohonan bantuan kepada LBKI untuk kemudian dilakukan pendampingan.
“Kami juga membantu masyarakat yang memiliki usaha tetapi kekurangan modal. Misalnya punya warung tetapi tidak memiliki uang untuk menambah modal. Silakan mengajukan kepada LBKI, nanti kami bantu,” tegasnya.
Tetap Fokus Lindungi Konsumen
Di sisi lain, fungsi utama LBKI sebagai lembaga perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk atau jasa tertentu dipersilakan untuk melapor.
Termasuk jika menemukan kejanggalan pada produk pangan yang beredar di pasaran. Asep mencontohkan kasus beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai klaim kandungan gizi pada kemasannya.
“Kalau ada masyarakat yang menemukan persoalan terkait produk, silakan membuat pengaduan kepada LBKI. Nanti tim hukum atau lawyer kami akan menindaklanjutinya,” tegas Asep.
Menanggapi isu kelangkaan beras premium di pasaran, Asep mengaku sudah berkoordinasi dengan instansi berwenang. Berdasarkan informasi yang ia terima, beras tersebut tidak hilang total, melainkan ada penyesuaian pada kemasan atau jenis tertentu.
Ia pun mengimbau warga agar tidak mudah terpancing isu dan menunggu informasi resmi, atau melapor melalui jalur pengaduan konsumen.
Untuk memudahkan akses masyarakat, Kantor Sekretariat LBKI Sumatera Selatan kini berada di Jalan Kopral Umar Said, tepat di depan SMA Negeri 3 Palembang.
Asep berharap, dengan dikukuhkannya pengurus baru periode 2026-2031, LBKI Sumsel bisa bekerja lebih nyata, transparan, dan programnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Harapan kami, setelah pelantikan ini para pengurus DPW dapat menjalankan berbagai program bantuan dan perlindungan konsumen dengan baik. Yang paling penting adalah keberadaan LBKI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya ( Agung)
