.png)
Sukabumi — 1detik.asia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi terus mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi aparatur, termasuk keterlibatan dalam agenda Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merumuskan berbagai strategi perubahan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan kualitas ASN harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Sukabumi berhak memperoleh pelayanan pemerintahan yang terbaik. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila aparatur yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi, profesionalitas, integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Masyarakat Sukabumi berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Dan itu hanya bisa terwujud jika ASN kita benar-benar berkualitas,” ujar Ganjar Anugrah.
Ganjar menjelas kan, momentum expose dalam PKN Tingkat II bukan sekadar bagian dari proses pendidikan dan pengembangan kompetensi aparatur. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan tata kelola aparatur agar semakin profesional, responsif dan adaptif.
Ia menilai, birokrasi saat ini dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan inovasi serta solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan masyarakat.
“Momen expose di PKN II ini menjadi langkah saya untuk menjamin tata kelola aparatur yang lebih profesional dan adaptif,” tegasnya.
BKPSDM Kabupaten Sukabumi memandang pembenahan kualitas aparatur harus dimulai dari internal pemerintahan. Penguatan kompetensi, peningkatan kinerja, serta pembentukan budaya kerja yang berorientasi pelayanan menjadi bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat.
Ganjar menyampaikan, setiap strategi yang dirancang harus memiliki tujuan utama, yakni mengoptimalkan pelayanan publik sehingga masyarakat semakin mudah ketika membutuhkan pelayanan pemerintahan.
“Setiap strategi yang dirancang hari ini punya satu tujuan utama: mengoptimalkan pelayanan publik agar makin mempermudah urusan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, transformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi harus diikuti perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur. ASN dituntut mampu bekerja lebih efektif, terbuka terhadap inovasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BKPSDM dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang semakin baik.
“Berbenah dari dalam, untuk pengabdian terbaik bagi Kabupaten Sukabumi,” menjadi semangat yang diusung dalam langkah penguatan kualitas aparatur tersebut.
Dengan peningkatan kapasitas ASN dan pembenahan tata kelola secara berkelanjutan, BKPSDM Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu melahirkan aparatur yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki orientasi kuat terhadap pelayanan masyarakat.
