.png)
Sukabumi –1detik.asia
Dewan Pimpinan Daerah Jajaran Wartawan Indonesia (DPD JWI) Sukabumi Raya secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya JWI memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Surat permohonan audiensi telah disampaikan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Melalui pertemuan tersebut, DPD JWI Sukabumi Raya berencana menyampaikan sejumlah aspirasi, masukan, serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sosial, program bantuan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang sosial.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah komunikasi yang konstruktif antara organisasi kewartawanan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, JWI tidak ingin menjalankan fungsi kontrol sosial hanya melalui pemberitaan, tetapi juga membuka ruang dialog agar berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi secara langsung kepada instansi terkait.
“JWI hadir bukan hanya untuk memberitakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena itu, kami memilih jalur komunikasi dan audiensi agar setiap persoalan dapat diklarifikasi serta dibahas secara terbuka dan profesional,” ujar Lutfi.
Ia menegaskan, audiensi bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperoleh informasi yang objektif sekaligus mencari solusi terhadap persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Lutfi menilai keterbukaan informasi dan komunikasi antara insan pers dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap persoalan dapat ditempatkan secara proporsional. Jika ada informasi yang belum jelas, kita klarifikasi. Jika ada persoalan yang perlu diperbaiki, kita sampaikan secara konstruktif. Dan jika ada program pemerintah yang sudah berjalan baik, tentu akan kita apresiasi,” tegasnya.
Dalam audiensi nantinya, DPD JWI Sukabumi Raya juga akan membawa sejumlah catatan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan maupun informasi yang diterima dari masyarakat.
Sejumlah isu yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan implementasi program pemerintah daerah akan menjadi bagian dari bahan komunikasi. JWI berharap informasi yang disampaikan nantinya dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial dalam melakukan evaluasi maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain menjalankan fungsi jurnalistik, JWI menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga independensi, profesionalitas dan keberimbangan dalam menyikapi setiap persoalan yang berkembang di Kabupaten Sukabumi.
Lutfi berharap permohonan audiensi tersebut mendapat respons positif dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sehingga komunikasi antara organisasi pers dan pemerintah daerah dapat berjalan secara terbuka dan berkesinambungan.
“Kami berharap audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergitas. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keduanya bisa berjalan beriringan tanpa menghilangkan independensi masing-masing,” pungkasnya.
DPD JWI Sukabumi Raya menilai keterbukaan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap persoalan masyarakat. Audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, sekaligus memperkuat sinergitas antara insan pers dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Sukabumi.
