.png)
Sukabumi – 1detik.asia
Bencana longsor yang melanda kawasan perumahan di Desa Kutajaya, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (5/7/2026), mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, BBA., S.H., didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan, berdialog dengan masyarakat, sekaligus menyerap berbagai aspirasi warga terdampak.
Kehadiran jajaran Gerindra tersebut tidak hanya sebagai bentuk empati terhadap korban bencana, tetapi juga sebagai langkah awal untuk mengawal penanganan longsor secara menyeluruh. Dalam peninjauan itu, rombongan menemukan sejumlah persoalan yang diduga berkaitan dengan penyebab terjadinya longsor, mulai dari tata kelola lingkungan, sistem drainase, hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kondisi yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, seluruh aspirasi warga akan dikawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Kami siap mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat Desa Kutajaya. Persoalan ini bukan hanya soal bantuan pascabencana, tetapi juga menyangkut bagaimana musibah ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jika memang ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Teddy.
Ia menilai penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada penyaluran bantuan darurat, tetapi harus disertai evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menekankan pentingnya investigasi yang objektif dan transparan terhadap penyebab longsor. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka faktor-faktor yang memicu terjadinya bencana tersebut.
"Saya hadir di sini bukan hanya untuk melihat dampaknya, tetapi ingin mengetahui secara langsung sebab dan akibat terjadinya longsor ini. Apakah ada faktor kelalaian, kesalahan dalam perencanaan pembangunan, persoalan teknis, atau penyebab lainnya, semuanya harus dibuka secara terang dan tidak boleh ditutup-tutupi," ujar Yudha.
Lebih lanjut, Yudha menegaskan bahwa suara masyarakat akan menjadi dasar dalam memperjuangkan program penanganan melalui jalur legislatif. Berbagai kebutuhan warga, baik yang bersifat darurat maupun jangka panjang, akan didorong agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
"Kami ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Kutajaya. Apakah relokasi, perbaikan infrastruktur, pembangunan sistem drainase, penguatan tebing, atau langkah penanganan lainnya. Semua aspirasi itu akan kami perjuangkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Desa agar menjadi bagian dari program pembangunan yang resmi," jelasnya.
Menurut Yudha, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat saat terjadi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik yang tidak boleh diabaikan.
"Sebagai anggota DPRD, kami harus siap selama 24 jam menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak boleh ada jeda ketika rakyat membutuhkan kehadiran wakilnya. Karena itu kami langsung turun ke lokasi, berdialog dengan warga, dan memastikan seluruh keluhan mereka kami bawa ke forum pengambilan kebijakan," tambahnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, forum dialog yang digelar berlangsung terbuka. Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari rasa khawatir terhadap potensi longsor susulan, ancaman keselamatan bagi keluarga mereka, hingga tuntutan agar pemerintah segera menghadirkan solusi nyata yang tidak hanya bersifat sementara.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan pembangunan, pengawasan kawasan perumahan, tata kelola lingkungan, serta memastikan adanya langkah mitigasi bencana yang lebih efektif guna melindungi keselamatan warga di masa mendatang.
Kunjungan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi bersama Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut sekaligus menjadi dorongan moral agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan segera bertindak cepat, transparan, dan bertanggung jawab dalam menangani persoalan longsor di Desa Kutajaya.
Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan bencana ini hingga masyarakat memperoleh kepastian, baik terkait aspek kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, maupun kejelasan mengenai penyebab longsor. Bagi Gerindra, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji, sehingga setiap langkah penanganan harus berorientasi pada keselamatan dan kepentingan warga terdampak.
