BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
satudetik.asia - Saya merangkum dua laporan kekerasan yang diduga melibatkan oknum berseragam. Bukan untuk menghakimi, tapi agar kita tidak menormalisasi diam.
1. Laporan ke Bareskrim, 2 Juli 2026
Korban perempuan inisial M (30). Menurut unggahan yang beredar, sejak 2023 ia diduga mengalami rangkaian kekerasan: dicekoki sabu, dipaksa meracik narkoba, disekap, dianiaya, diancam, hingga kekerasan seksual. Puncaknya September 2025, ia diduga disiram air keras hingga luka bakar 47% di tubuh kiri.
Kenapa baru lapor sekarang lewat tim Hotman 911? Jawabannya sama seperti banyak kasus lain: trauma dan intimidasi. Korban mengaku diancam penyebaran rekaman CCTV.
Sampai tulisan itu dibuat, belum ada tanggapan resmi yang dipublikasikan.
2. Pengakuan Ibu R di Cirebon
Kasus kedua datang dari seorang ibu, inisial R. Ia mengaku dianiaya dan dipaksa minum obat penggugur kandungan, disertai tendangan ke perut dengan tujuan menggugurkan janin.
Terduga pelakunya disebut oknum anggota Polsek Weru Polres Cirebon, yang kini disebut sudah didemosi ke Polsek Losari.
Publik perlu tahu bedanya: demosi adalah sanksi disiplin internal, bukan vonis pidana. Artinya, yang berjalan baru proses pelanggaran kode etik, bukan proses hukum atas dugaan kejahatannya.
Menurut pengakuan R, sampai hari ini dugaan tindak pidana penganiayaan dan dugaan pelanggaran UU Kesehatan terkait penyediaan obat penggugur kandungan belum diproses. R mengaku sudah berupaya melapor ke Kapolsek dan ke Propam, namun belum mendapat tindak lanjut yang layak. Ia seorang janda, yang seharusnya justru mendapat perlindungan lebih.
Polanya sama: takut, lalu putus asa
Dua kota berbeda, dua tahun berbeda, tapi polanya mirip. Korban tidak langsung lapor bukan karena tidak mau, tapi karena takut pada kekuasaan yang melekat pada seragam. Rata-rata korban penganiayaan oleh oknum memang enggan melapor karena takut dan putus asa, apalagi ketika laporan awal hanya berujung sanksi administratif.
Ini bukan soal membenci institusi. Ini soal akuntabilitas. Ketika dugaan pidana hanya dijawab dengan demosi, publik belajar bahwa seragam bisa jadi tameng.
Yang publik butuhkan sekarang:
1. Propam Mabes Polri membuka penyidikan pidana, bukan hanya sidang disiplin, untuk kedua laporan ini.
2. Perlindungan saksi dan korban, termasuk pendampingan psikologis dan hukum untuk M dan R.
3. Transparansi: jelaskan ke publik status hukum dugaan penganiayaan dan pelanggaran UU Kesehatan di kasus Cirebon, bukan hanya status kepegawaiannya.
Seragam itu dibiayai pajak kita. Kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan demosi diam-diam, hanya dengan proses hukum yang terbuka.
Jika Anda pernah mengalami atau mendampingi kasus serupa, dokumentasikan kronologi, simpan bukti medis dan komunikasi, dan laporkan berjenjang ke Propam, Komnas Perempuan, dan Kompolnas. Jangan hadapi sendirian.
Red Jateng
